Soeharto
Presiden ke-2 RI Soeharto. (foto: Nationaal Archief)

harianpijar.com, JAKARTA – Ban Kim-moon, merupakan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pernah menyampaikan bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto masuk dalam daftar 10 kepala negara paling korup di dunia.

“Kita ingat PBB waktu itu, Sekjen-nya Ban Ki-moon salah satunya pernah menyebutkan ada sepuluh pemimpin negara di dunia ini yang korup, nomor satu ya, mohon maaf Soeharto,” kata Sejarawan Bonnie Triyana dalam diskusi ‘Jangan Lupakan Korupsi Soeharto’, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Kamis, 6 Desember 2018.

Menurut Sejarawan Bonnie Triyana, jenderal berbintang lima itu menempati urutan pertama sebagai kepala negara yang mengambil uang rakyat.

Sementara, kepala negara lainnya di bawah Soeharto, yang tercatat sebagai paling korup, yaitu mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Presiden Zaire Mobutu Sese Seko, Presiden Nigeria Sani Abacha, Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic.

Selanjutnya, Presiden Haiti Jean Claude Duvailer, Presiden Peru Alberto Fujimori, Presiden Ukraina Pavio Lazarenko, Presiden Nikaragua Arnold Alemen, dan Presiden Filipina Joseph Estrada.

Lebih lanjut, dijelaskan Bonnie Triyana, bahwa pihaknya bukan bermaksud membicarakan Soeharto sebagai seorang pribadi. Namun, menurutnya selama ini masyarakat salah kaprah ketika membicarakan Soeharto dianggap menyerang secara pribadi pemimpin Orde Baru itu.

“Tidak, dia itu institusi, dia itu kepala negara, dia itu presiden dari sebuah masa (yang menjabat) 30 tahun lebih,” jelas Bonnie Triyana.

Selain itu, Bonnie Triyana juga menegaskan, pemerintahan Soeharto tidak hanya menimbulkan korupsi di bidang ekonomi, tetapi juga korupsi di bidang politik. Salah satu bentuk korupsi politik yang dilakukan Soeharto adalah merenggut kebebasan.

Bahkan, korupsi di era Soeharto diperparah dengan tidak adanya kebebasan untuk bersuara, termasuk kebebasan pers. Jika ada media yang berani menulis kasus korupsi yang melibatkan orang dekat sang jenderal, media itu bakal dibredel.

“Pers tidak punya kebebasan untuk memberitakan soal-soal korupsi tadi. Artinya udah klop, pers tidak bisa memberitakan secara bebas, korupsinya ada,” tegas Bonnie Triyana.

Selanjutnya, dikatakan Bonnie Triyana, di sisi lain Soeharto juga dinilai tidak serius melakukan pemberantasan korupsi di zamannya. Meskipun saat itu sejumlah lembaga antikorupsi dibentuk Soeharto untuk memerangi praktik lancung penyelenggara negara.

Selain itu, saat Tim Pemberantasan Korupsi yang diketuai oleh Jaksaa Agung Sugih Arto dibentuk pada 1967, lembaga tersebut banyak menangani kasus korupsi, sekitar 144 kasus. Salah satu kasus yang paling besar adalah korupsi di tubuh Pertamina.

Tetapi, korupsi di Pertamina itu tidak sampai menyentuh pimpinannya ketika itu. Bahkan, kondisi tersebut membuat reaksi di masyarakat. Karena itu, pemberantasan korupsi yang selektif, diskriminatif turut mengundang protes mahasiswa.

“Ini menimbulkan reaksi kenapa kok yang besar itu enggak diselidiki,” ucap Bonnie Triyana.

Kemudian, Bonnie Triyana juga menyampaikan, Soeharto kembali membentuk Komisi Anti Korupsi pada 1970. Masih di tahun yang sama, Komisi Empat dibentuk dan Komisi itu dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Wilopo dan salah satu penasihatnya wakil presiden pertama Mohammad Hatta alias Bung Hatta.

Menurut Bonnie, saat itu Komisi Empat telah bekerja maksimal dan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Soeharto. Tetapi, rekomendasi itu tak dijalankan. Kritik pun datang langsung dari Bung Hatta.

“Oleh karena itu Bung Hatta bilang, ini akan selesai kalau misalkan Presiden Soeharto turun tangan sendiri, ikut menyelesaikan. Dengan kata lain kalau kita tafsirkan berarti dia (Soeharto) enggak mau turun tangan,” ujar Bonnie Triyana.

Sementara, lanjut Bonnie Triyana, protes terhadap Soeharto terus berdatangan. Salah satunya protes tersebut muncul saat mahasiswa ITB berkumpul yang jumlahnya mencapai 3000 orang.

Kritik utama yang disampaikan mahasiswa kepada rezim Soeharto ketika itu adalah pemerintahan yang dinilai tak bersih, penuh dengan prilaku koruptif, dan kroniisme yang mulai menjalar.

“Pada masa ini lah perilaku koruptif semakin, meruyak, semakin membesar. Tahun 1978, Bung Hatta bilang kritik lagi, kata Bung Hatta ini korupsi sudah menjadi budaya kita. Bayangkan sudah menjadi budaya,” kata Bonnie Triyana.

Karena itu, Bonnie Trinya mengatakan, dirinya mengajak masyarakat untuk melihat sejarah pemberantasan korupsi sebagai sebuah pelajaran. Karena, untuk memperbaiki kondisi tersebut masyarakat harus terus berjalan sambil melihat masa lalu pemerintah memberantas korupsi.

“Kita kan enggak mau mewariskan dendam pada generasi yang berikutnya, tidak mau mewariskan masalah,” tandas Bonnie Triyana. [elz/cnn]