OSO
Oesman Sapta Odang (OSO). (foto: detik/Kanavino)

harianpijar.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan pihaknya harus tetap menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, menurut KPU, Oesman Sapta Odang (OSO) harus tetap mengundurkan diri dari kepengurusan partai agar dapat masuk Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD.

“Kan putusan MK harus saya jalankan, jadi tetap (OSO) harus undur diri,” kata Ketua KPU Arief Budiman, di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Desember 2018.

Arief Budiman mengatakan, pihaknya saat ini tengah menyusun surat pemberitahuan, terkait rincian syarat dan jadwal penyerahan surat pengunduran diri. Surat ini nantinya akan diberikan kepada OSO yang merupakan Ketum Partai Hanura.

“Tadi malam kami sudah membuat putusan. Sekarang, putusan itu sedang kami rumuskan dalam bentuk surat, semacam surat pemberitahuan nanti kepada yang bersangkutan,” ujar Arief Budiman.

“Segera, secara detail (syarat) ya nanti ada di surat itu. Ya nanti ada di situ soal apa dasar hukumnya, kemudian kapan, bagaimana, how, what and when,” imbuhnya.

Menurut Arief Budiman, keputusan ini sudah sesuai dengan putusan MK, MA dan PTUN. Syarat itu, lanjutnya, merupakan tindak lanjut dari putusan tiga institusi tersebut.

“Ya pokoknya kami jalankan putusan MK, MA, dan juga kami jalankan putusan PTUN,” tutur Arief Budiman.

“Kalau saya tidak membuka ruang untuk memasukkan berarti saya tidak menjalankan, kan di situ kan perintahnya suruh masukkan. KPU jalankan, masukkan tapi ada syaratnya sebagaimana diputuskan dalam MK,” sambungnya.

Lebih lanjut Arief Budiman pun meminta kepada semua pihak agar dapat memahami dan menerima putusan yang diambil KPU. Dirinya yakin putusan yang diambil KPU adil bagi semua pihak.

“Saya harap apa yang jadi keputusan KPU bisa dipahami dan diterima semuanya, jangan lagi ada perdebatan, jangan lagi ada polemik. Itu yang bisa dilakukan KPU yang diyakini ini yang benar dan adil,” pungkas Arief Budiman. (nuch/det)