Johan-Budi-SP
Johan Budi SP.

harianpijar.com, BOGOR – Pihak Istana Kepresidenan angkat bicara soal pemberian amnesti ataupun grasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Baiq Nuril, terpidana kasus perekaman percakapan mesum.

Juru Bicara Presiden, Johan Budi SP menjelaskan Jokowi tidak bisa memberikan amnesti atau grasi secara langsung terhadap Baiq Nuril. Sebab, pengajuan amnesti harus melalui rekomendasi DPR.

“Amnesti itu ada syaratnya. Grasi itu ada syaratnya juga. Itu tidak melekat Pak Presiden langsung bisa memberikan grasi, amnesti. Ada tahap-tahapannya, kayak amnesti itu harus ada rekomendasi atau bicara dengan DPR ya,” kata Johan Budi kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 21 November 2018.

“Di Pasal 14, perubahan pertama UUD 45, presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung. Kalau ini grasi,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi sebelumnya mendukung Baiq Nuril mengajukan peninjauan kembali (PK) terlebih dahulu ke Mahkamah Agung (MA). Johan Budi menyebut Jokowi juga tidak bisa langsung memberikan amnesti untuk Baiq Nuril.

“Kalau ini amnesti, Presiden juga harus mempertimbangkan, pertimbangan dari dewan perwakilan rakyat. Jadi ada tahapan-tahapan. Kalau itu dilakukan, harus dilalui Pak Presiden. Kembali lagi, sekarang tahapannya itu, Bu Nuril itu lagi sedang melakukan upaya hukum luar biasa yang masih dimungkinkan,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik Jokowi yang meminta Baiq Nuril sebaiknya mengajukan grasi jika upaya PK ke MA ditolak. Dirinya menyebut pernyataan Jokowi membuat bangsa malu.

“Menurut saya pernyataan Presiden ini menimbulkan kita ya, sebagai bangsa malu lah sebenarnya,” ujar Fadli Zon di gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari ini.

Pasalnya, menurut Fadli Zon, saran Jokowi kepada Baiq Nuril soal grasi tidak tepat. Grasi, kata dia, dapat diajukan jika seseorang dijatuhi pidana lebih dari 2 tahun. Sementara Baiq Nuril hanya dijatuhi pidana 6 bulan. (nuch/det)