Habiburokhman
Habiburokhman. (foto: detik/Ari Saputra)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Gerindra kembali menyoroti soal poster ‘Raja Jokowi’ yang memuat gambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermahkota layaknya seorang raja. Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman menyebut poster ‘Raja Jokowi’ merupakan gambaran gagalnya pendidikan politik.

“Munculnya kasus poster ‘Jokowi Raja’ adalah potret kegagalan pendidikan politik baik di level elite maupun grassroots,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu, 18 November 2018.

Habiburokhman pun menjelaskan maksud gagalnya pendidikan politik di tingkat elite hingga akar rumput atau grassroot.

Pertama-tama, Habiburokhman mengkritik sikap elite partai yang belum meminta maaf terkait tuduhan soal pelaku poster ‘Raja Jokowi’.

Untuk diketahui, Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI) mengaku memasang poster ‘Raja Jokowi’ di daerah Banyumas. Mereka juga mengaku mendukung Jokowi. Meski begitu, siapa pemasok dan pembuat poster itu masih belum diketahui.

“Di level elite mereka yang sebelumnya melemparkan tuduhan tanpa dasar bahwa pemasang poster tersebut adalah kubu yang ‘anti-Jokowi Presiden’ telah gagal menunjukkan sikap kesatria dan menjaga adab politik. Ketika diakui pemasang adalah pendukung Jokowi dua periode, sepertinya mereka tidak merasa malu dan tidak berkenan meminta maaf kepada publik,” ujar Habiburokhman.

Lebih lanjut Habiburokhman mengatakan, di level akar rumput, para pelaku di balik poster ‘Raja Jokowi’ sepertinya tidak memahami sistem yang dianut Indonesia dalam bernegara, yakni demokrasi konstitusional. Dirinya menyebut Indonesia bukan kerajaan, sehingga poster tersebut tidak tepat.

“Sementara di level grassroots terkesan mereka gagal memahami bahwa negara kita menganut sistem demokrasi konstitusional dan bukanlah monarki yang dipimpin oleh raja. Dalam sistem monarki murni, raja adalah sosok berkuasa mutlak yang bisa memutuskan apa saja tanpa dikontrol atau diawasi oleh parlemen. Bahaya sekali kalau sampai ada yang mencoba mencangkokkan model pemerintahan monarki di Indonesia, karena itu berarti membunuh demokrasi yang telah kita bangun selama ini dan bisa membangkitkan otoriterianisme,” jelas Habiburokhman.

“Gerindra dan Prabowo-Sandi berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai demokrasi yang dianut dalam sistem pemerintahan kita. Kami akan berjuang mati-matian melawan elemen-elemen politik manapun yang anti-demokrasi demi tetap tegaknya NKRI,” tandasnya. (nuch/det)