Arsul-Sani
Arsul Sani.

harianpijar.com, JAKARTA – Cawapres nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin dilaporkan ke Bawaslu atas tuduhan menjanjikan pembagian tanah melalui redistribusi aset lahan milik pemerintah kepada petani.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Arsul Sani menduga ada kelompok yang ingin membuat repot dengan pelaporan tersebut. Dirinya meminta Bawaslu cermat menanggapi laporan itu.

“Sekarang ini tampaknya ada kelompok, saya nggak nuduh ya, yang strateginya apa yang bisa diadukan ya diadukan untuk membuat repot,” ujar Arsul Sani kepada awak media di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 7 November 2018.

Meski demikian, Arsul Sani menganggap bahwa hal itu adalah konsekuensi berdemokrasi, sistem pemilu terbuka dan masa kampanye yang lama. Dirinya menyebut TKN menghormati pelaporan itu.

“Ya kami hormati aja dan kami yakin teman-teman Bawaslu juga melihat. Memang di Bawaslu kalau orang mengadu itu diterima aja secara administratif aduannya tapi kan diperiksa dulu pengaduannya ada dasar cukup atau tidak untuk ditindak lebih lanjut,” kata Arsul Sani.

Menurut TKN tindakan Ma’ruf Amin tidak melanggar aturan KPU maupun Bawaslu. Ma’ruf Amin hanya menjanjikan suatu hal kepada masyarakat dan hal itu sudah lumrah dilakukan calon kepala daerah saat masa pemilihan pilgub.

“Kebijakan itu kan tidak diberikan ke si a, si b yang dikatakan dengan dikatakan anda harus memilih saya, kan nggak katakan demikian Ma’ruf Amin. Beliau katakan kalau Pak Jokowi terpilih kembali maka itu akan dijalankan,” jelas Arsul Sani.

“Nah itu kan sesuatu yang sekarang udah dijalankan lewat program reforma agraria. Jadi menurut saya itu mengada-ngada, bagian satu gerakan menggerakkan suatu elemen tertentu yang barangkali ingin dapatkan atensi tertentu nah itulah yang terjadi,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Andi Samsul Bahri yang didampingi oleh tim Advokat Masyarakat Adil dan Makmur (Tamam), melaporkan Ma’ruf Amin ke Bawaslu. Laporan itu disertai bukti video pidato Ma’ruf Amin yang beredar di aplikasi pesan singkat, WhatsApp.

Ma’ruf Amin dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Aturan tersebut melarang peserta pemilu menjanjikan materi kepada peserta kampanye. (ilfan/det)

loading...