Mahfud-MD-2
Mahfud MD. (foto: Antara Foto/Sigid Kurniawan)

harianpijar.com, JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materiil yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) terkait PKPU Nomor 26/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD.

Terkait hal itu, mantan Ketua Mahkamah Konsititusi (MK) Mahfud MD menilai putusan MA tersebut tak wajar. Sebab, kata dia, putusan MK setara dengan undang-undang.

“Tidak wajarnya itu karena putusan MK itu setara dengan undang-undang, kalau MK bilang melarang berarti ya berarti UU melarang,” ujar Mahfud MD di Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan, Rabu, 7 November 2018.

“Ya kalau dia larang sesuatu berarti larangan itu berlaku sebagai UU, tetapi kenapa MA mencabut atau membatalkan putusan PKPU yang sesuai dengan MK, pasti itu ada alasannya. Nah saya tidak tahu alasanya, oleh sebab itu saya anggap itu tidak wajar, tapi belum tentu itu tidak benar,” imbuhnya.

Mahfud MD mengatakan, putusan MA belum tentu tidak wajar, tetapi belum tentu juga tidak benar. Karena itu, dirinya menyarankan sebaiknya menunggu salinan putusan MA yang sudah diedarkan.

“Akan tahu benar salahnya kalau putusan itu sudah diedarkan. Ini kan belum ada, baru berita saja,” kata Mahfud MD.

Seperti diketahui, MA mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan OSO terkait PKPU Nomor 26/2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD RI. PKPU tersebut melarang pengurus parpol maju jadi caleg DPD RI.

Uji materi terdaftar dengan nomor 65/P/HUM/2018 dengan KPU selaku pihak termohon. MA mengabulkan uji materi OSO pada tanggal 25 Oktober 2018 lalu.

Permohonan uji materi itu diajukan OSO menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus parpol menjadi calon anggota DPD RI atau senator.

Keputusan MK soal anggota DPD tidak boleh lagi rangkap jabatan dengan menjadi pengurus parpol tertuang dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, 23 Juli 2018.

Sebelumnya, akibat adanya PKPU Nomor 26/2018, pengurus parpol dilarang menjadi caleg DPD RI. KPU pun mencoret nama OSO dari daftar caleg DPD RI.

OSO juga sempat menggugat pencoretan itu ke Bawaslu, namun ditolak. Bawaslu menegaskan pencoretan oleh KPU sah. (nuch/det)

loading...