Ferdinand-Hutahaean
Ferdinand Hutahaean. (foto: IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrat menanggapi keputusan Bawaslu yang menghentikan penanganan laporan pose satu jari Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani di penutupan acara IMF-World Bank 2018.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku tak kaget dengan putusan Bawaslu itu. Dirinya menilai, sejak awal, Bawaslu memang tak berani menindaklanjuti laporan tersebut.

“Saya tidak kaget dengan keputusan itu karena saya yakin betul sejak awal, Bawaslu tak akan berani,” ujar Ferdinand Hutahaean kepada awak media, Rabu, 7 November 2018.

Lebih lanjut Ferdinand Hutahaean mengatakan, Bawaslu hanya berani memutus kasus laporan yang tidak terkait pidana pemilu saja. Sedangkan laporan terhadap Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani, menurutnya, termasuk dalam pidana pemilu.

“Bawaslu hanya akan berani memutus kasus laporan yang tidak terkait pidana pemilu. Jadi atas keputusan ini saya tidak kaget, tidak heran karena sejak awal sudah menduga bahwa Bawaslu tak punya nyali untuk mempidanakan pemilu para terlapor,” kata Ferdinand Hutahaean.

Dirinya menyebut Bawaslu tak bisa berbuat banyak jika pihak terlapor berasal dari kubu capres petahana Joko Widodo (Jokowi).

“Inilah wujud asli demokrasi kita saat ini, berjalan seenaknya meski ada aturan. Kita ini surplus aturan tapi defisit penegakan aturan. Kualitas demokrasi menurun, kita tonton saja perjalanan republik ini,” ucap Ferdinand Hutahaean.

“Bawaslu tidak akan mampu berbuat banyak jika yang dilaporkan petahana,” sambungnya.

Seperti diketahui, Bawaslu memutuskan menghentikan penanganan laporan pose satu jari Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani di penutupan acara IMF-World Bank 2018.

Bawaslu menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti. Putusan ini tertuang dalam pemberitahuan yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Abhan, pada Selasa, 6 November 2018.

“Status laporan atau temuan tidak dapat ditindaklanjuti,” demikian bunyi penggalan dalam surat pemberitahuan Bawaslu. (nuch/mer/det)

loading...