Yusril-Ihza-Mahendra
Yusril Ihza Mahendra.

harianpijar.com, JAKARTA – Yusril Ihza Mahendra menanggapi pernyataan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin yang meminta dirinya mundur sebagai kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap kontradiktif dengan Jokowi-Ma’ruf Amin yang pro-Pancasila.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan, tugasnya sebagai kuasa hukum HTI hampir selesai. Dirinya menyebut perkara HTI tinggal menunggu putusan dari Mahkamah Agung (MA).

“Sudah boleh dibilang tugas saya ke HTI itu sudah selesai. Artinya memori kasasi sudah saya sampaikan ke MA dan tidak ada lagi perkara, sidang dan lain-lain. Tinggal menunggu putusan akhir dari MA. Tugas saya sebagai profesi sudah saya kerjakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Yusril Ihza Mahendra saat diminta tanggapan, Selasa, 6 November 2018.

Lebih lanjut Yusril Ihza Mahendra pun menjelaskan, seorang pengacara tidak bisa disamakan dengan kliennya. Selain itu, dirinya mengaku tak bisa begitu saja mundur sebagai kuasa hukum HTI.

“Tapi kan advokat itu tidak bisa diidentikkan dengan klien. Misal, contoh saya membela orang PKI, saya tidak bisa diidentikkan bahwa saya PKI juga. Lalu gimana kalau saya membela orang dituduh memperkosa? Nanti saya dituduh memperkosa juga? Jadi tidak bisa begitu,” terang Yusril Ihza Mahendra.

“Orang itu bisa mundur kalau ada conflict of interest. Itu diatur dalam kode etik advokat. Dalam hal ini kasus HTI yang dituntut adalah Menkum HAM sebagai suatu legal entity yang diatur dalam UU. Jadi antara Menkum HAM dan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf nggak ada hubungannya. Nggak ada conflict of interest di situ. Kalau saya mengundurkan diri malah saya salah dari segi kode etik advokat. Didudukkan saja persoalannya secara proporsional,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, permintaan agar Yusril Ihza Mahendra mundur dari pengacara HTI dilontarkan oleh Influencer TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Eva Kusuma Sundari.

Menurut Eva Kusuma Sundari, ada nilai-nilai yang saling bertentangan jika Yusril Ihza Mahendra tetap melanjutkan tugas sebagai pengacara HTI. Sebab, kata dia, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pro-Pancasila.

“Jokowi-Ma’ruf yang sangat pro-Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai orientasi dalam kebijakannya dan arah yang harus ditegakkan. Sementara beliau juga pengacara HTI yang kontradiktif dengan itu karena tidak mau Pancasila dan punya konstitusi sendiri dan seterusnya, biar pas saja,” kata Eva Kusuma Sundari. (nuch/det)

loading...