Jusuf-Kalla
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

harianpijar.com, JAKARTA – Front Pembela Islam (FPI) meminta pemerintah mengakui bendera yang dibakar pada peringatan Hari Santri Nasional di Garut adalah bendera tauhid yang tidak berkaitan dengan ormas manapun.

Terkait hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pengakuan itu tidak perlu dilakukan oleh pemerintah.

“Tidak perlu (bendera tauhid diakui pemerintah), ya pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu,” ujar JK di IPDN, Jatinangor, Bandung, Jumat, 2 November 2018.

JK menuturkan pemerintah tidak pernah membuat aturan terkait bendera, seperti bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid.

“Tentu pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus begini, bendera ini harus begini. Tidak, tidak,” jelas JK.

“Bahwa masing-masing menganggap itu (bendera tauhid), silakan. Bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan,” tambahnya.

Sebelumnya, Juru bicara FPI Slamet Ma’arif mengatakan ada dua tuntutan dalam Aksi Bela Tauhid 211, yakni meminta pengakuan pemerintah terkait bendera hitam berkalimat tauhid sebagai bendera tauhid dan meminta aparat penegak hukum bertindak adil terhadap pembakar bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid.

“Harus dipahami bersama, secara bukti, fakta, dan undang-undang ormas yang ada di Indonesia, yang dibakar itu bendera tauhid. Nah ini baik PBNU dan pemerintah sampai saat ini belum ada pengakuan itu,” ujar Slamet Ma’arif di Media Center BPN Prabowo Subinto-Sandiaga Uno, kemarin.

“Mereka masih mengalihkan, membuat alibi, bahwa itu bendera ormas tertentu, padahal faktanya dari sudut agama, undang-undang, bahkan dari AD/ART, tidak ada yang menyebutkan itu bendera ormas tertentu. Artinya itu faktanya adalah bendera tauhid yang dibakar,” imbuhnya. (nuch/det)

loading...