Pratikno
Mensesneg Pratikno.

harianpijar.com, YOGYAKARTA – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan penghapusan tarif tol Jembatan Suramadu menuai kritik dari berbagai pihak. Kebijakan itu dianggap sebagai kebijakan politik menjelang Pilpres 2019.

Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah kebijakan tersebut semata-mata politis. Dirinya mengungkapkan kebijakan itu diambil tak lain agar masyarakat Madura tak terisolir dan perekonomiannya bergerak.

“Saya menegaskan ulang ya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Faktanya itu adalah ketimpangan Madura dengan Jawa Timur yang lain sangat tinggi,” ujar Pratikno kepada awak media di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis, 1 November 2018.

“Misal saja, ilustrasinya kemiskinan di Kota Surabaya itu sekitar 4 persen plus. Terus kemiskinan Sidoarjo itu lupa saya angkanya, di bawah 6 persen. Jadi semuanya kemiskinan di kawasan Surabaya dan sekitarnya itu di bawah 6 persen,” tambahnya.

Sementara masyarakat Pulau Madura tingkat kemiskinannya sangat tinggi, dan rata-rata persentasenya lebih dari 20 persen. Karena itu, pemerintah pusat mencoba mencari jalan keluar untuk mengentaskan angka kemiskinan di Madura.

“Nah itulah yang direspons, dicari tahu apa yang sebabnya. Ya banyak faktor, tapi salah satu faktornya adalah kemahalan logistik yang memang sangat signifikan. Sampai (hasil) kebun tebu di Madura saja tidak kompetitif untuk dibawa ke pabrik gula di Sidoarjo,” jelas Pratikno.

Untuk merespons mahalnya distribusi logistik, lanjut Pratikno, sebenarnya pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sudah menurunkan tarif tol Jembatan Suramadu sebesar 50 persen pada 2016 lalu. Namun, upaya tersebut ternyata belum juga efektif.

“Jadi enggak ada sesuatu (atas keputusan pemerintah pusat menggratiskan tol Jembatan Suramadu). Masak untuk masyarakat Madura yang begitu tertinggal kita enggak mendukung, ya aneh lah,” tandasnya. (nuch/det)

loading...