Habiburokhman
Habiburokhman. (foto: detik/Ari Saputra)

harianpijar.com, JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno selaku terlapor mengapresiasi keputusan Bawaslu yang menghentikan pemeriksaan dugaan pelanggaran terkait laporan penyebaran hoax Ratna Sarumpaet.

“Kami apresiasi putusan Bawaslu tersebut,” ujar Sekretaris Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman, Kamis, 25 Oktober 2018.

Bawaslu menghentikan laporan tersebut karena menganggap kasus Ratna Sarumpaet tidak termasuk dalam kegiatan kampanye.

Habiburokhman mengatakan sejak awal pihaknya menyatakan persoalan Ratna Sarumpaet sama sekali tak terindikasi melanggar aturan kampanye.

“Memang sejak awal kami melihat tidak ada unsur pelanggaran kampanye. Apa yang kami sampaikan semata karena kami menjadi korban kebohongan. Aneh kalau korban mau dipersalahkan atau bahkan dikriminalisasi,” sebutnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menuturkan laporan yang diajukan terkait dugaan pelanggaran kampanye. Sehingga, pihaknya terlebih dulu melakukan kajian, dengan memeriksa definisi kampanye dan memeriksa apakah tindakan terlapor masuk dalam kegiatan kampanye.

Fritz Edward Siregar mengatakan, setelah melakukan kajian, pihaknya juga memeriksa pelapor, saksi, dan ahli dari KPU. Namun, menurut dia, pihaknya tidak mendengarkan klarifikasi dari pihak Ratna.

“Jadi berdasarkan kajian kami bahwa itu tidak termasuk dalam kegiatan kampanye jadi tidak dapat atau tidak melanggar pasal 280 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017,” terang Fritz Edward Siregar.

Status dihentikannya laporan ini tertuang dalam surat pemberitahuan Bawaslu yang ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Abhan. Ketiga laporan ini terregister dalam nomor 02/LP/PP/RI/00.00/X/2018, 03/LP/PP/RI/00.00/X/2018 dan 04/LP/PP/RI/00.00/X/2018.

Seperti diketahui, ada tiga pelapor terkait penyebaran hoax Ratna Sarumpaet. Pertama adalah Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) yang mempermasalahkan penyebaran kabar penganiayaan Ratna Sarumpaet, yang ternyata hoax, dan menganggapnya sebagai kampanye hitam.

Kedua, Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin juga melaporkan dugaan pelanggaran komitmen kampanye damai timses Prabowo Subianto.

Sedangkan ketiga adalah Relawan Pro-Jokowi (Projo) yang melaporkan BPN Prabowo-Sandi. (nuch/det)