Yenny-Wahid
Yenny Wahid.

harianpijar.com, JAKARTA – Politikus nasional Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid (Yenny Wahid) beranggapan pasangan capres-cawapres boleh menghadiri acara di pondok pesantren. Namun, para calon tak perlu berkampanye terlalu vulgar.

“Kandidat boleh berkunjung ke pesantren atau lembaga pendidikan ya tidak masalah karena itu adalah mekanisme menyerap aspirasi dari warga pesantren sendiri yang kemudian harus diperjuangkan oleh kalau kami paslon nomor 01 dalam pemerintahannya nanti,” ujar Yenny Wahid di kawasan CFD, Jakarta Pusat, Minggu, 14 Oktober 2018.

Menurut Yenny Wahid, pasangan capres-cawapres yang hadir di lembaga pendidikan tak perlu mengumbar-ngumbar nomor urut. Sebab, hal itu dilarang oleh KPU.

“Tetapi mungkin kita kampanye tidak usah terlalu vulgar, kita kampanye yang halus-halus saja, tidak usah sebut coblos nomor sekian nomor sekian kan nggak usah. Jadi kita berkunjung silaturahmi menyerap aspirasi,” terangnya.

Yenny Wahid menuturkan kedatangan capres-cawapres ke ponpes lebih ditujukan untuk menyerap aspirasi. Dirinya menilai kedatangan capres-cawapres untuk meminta dukungan ke ponpes tak masalah asalkan tidak berkampanye secara langsung dengan menyebut nomor urut.

“Nggak apa-apa asal jangan vulgar ngomongnya. Kita semua tidak boleh vulgar itu saran saya, kalau masuk lembaga-lembaga pendidikan jangan berkampanye langsung. Tidak boleh vulgar kan sudah tahu sama tahu ketika berkunjung ke sana pun sebetulnya penyerapan aspirasi dan penyerapan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, KPU sebelumnya telah mengimbau pasangan capres-cawapres untuk tidak menodai lembaga pendidikan dan tempat ibadah dengan kampanye. Pasalnya, kedua tempat tersebut dinilai digunakan untuk menuntut ilmu.

“Saya kira, ada baiknyalah kandidat-kandidat itu tidak menodai kehormatan lembaga pendidikan, tempat ibadah, begitu ya. Sebab, kan lembaga pendidikan itu kan di mana kita menyemai nilai generasi bangsa kita agar mereka memahami nilai politik yang benar, etika politik yang benar. Janganlah itu dinodai dengan pesan politik yang sifatnya partisan,” ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Oktober 2018.

KPU mengatur larangan berkampanye di lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas pemerintah. Namun, jika pasangan capres-cawapres datang untuk memberikan kuliah umum dan tidak kampanye, hal itu tak jadi masalah. (nuch/det)

loading...