anton-tabah-digdoyo
Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat, Brigjen Pol (Purn) Dr Anton Tabah Digdoyo.

harianpijar.com, JAKARTA – Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat Brigjen Polisi (Purn) Anton Tabah Digdoyo menilai soal pencabutan izin Seminar kebangsaan yang akan diselenggarakan Universitas Gajah Mada (UGM), terlalu mengada-ada. Selain itu, seminar Kebangsaan yang akan diisi oleh dua mantan menteri kabinet, yakni Sudirman Said dan Ferry Mursyidan Baldan, sejatinya digelar pada Jumat, 12 Oktober 2018.

“UGM tidak pernah ada masalah dengan kajian ilmiah. UGM tidak pernah ada masalah dengan kajian ilmiah. Apalagi hingga ada ancaman DO,” kata Anton T Digdoyo dalam keterangan kepada redaksi, Sabtu, 13 Oktober 2018.

Menurut Anton T Digdoyo, dirinya menilai bahwa larangan semacam itu mengada-ada. Karena itu, dirinya juga mempertanyakan, apakah mungkin ada tuduhan seminar itu membawa misi kampanye terselubung.

“Kajian ilmiah itu bukan kampanye. Dan kampus punya hak otoritas penuh dalam hal kebebasan akademis, termasuk masalah politik bebas dikaji di dalam kampus,” ujar Anton T Digdoyo.

Lebih lanjut, ditegaskan Anto T Digdoyo, dirinya juga mengingatkan bahwa rektor tidak boleh mengatakan bahwa calon petahana Joko Widodo (Jokowi) bebas masuk ke kampus mana saja. Bahkan, dirinya menilai bahwa hal semacam itu adalah pemahaman yang keliru.

“Petahana begitu menjadi capres juga wajib tunduk pada UU Pemilu dan aturan-aturan lain tentang pemilu,” tegas Anton T Digdoyo.

Selanjutnya, Anton T Digdoyo juga menjelaskan, idealnya presiden yang kembali maju sebagai calon presiden harus non aktif.

“Karena non aktif maka petaha harus membedakan kegiatan kampanye dan kenegaraan,” jelas Anton T Digdoyo.

Selain itu, dikatakan Anton T Digdoyo, kegiatan kenegaraan diatur protokoler sekretariat negara. Sementara itu, kegiatan kampanye diatur oleh konstituen dan bukan Sekneg.

“Itulah amanat UUD 1945 tentang supremasi hukum, kepastian hukum dan kesamaan perlakuan hukum tanpa kecuali. Equality before the law,” tandas Anton T Digdoyo yang juga merupakan mantan Sekretaris Pribadi Presiden Soeharto ini.

Sementara, seminar itu sebelumnya sudah memiliki izin dari rektorat. Namun, ketua panitia Jibril Abdul Azis megklaim bahwa secara tiba-tiba, izin dicabut dengan alasan keamanan dan bukan hanya itu kabar yang beredar bahkan ada ancaman Drop Out atau DO. [elz/rmo]

loading...