Emrus-Sihombing
Emrus Sihombing.

harianpijar.com, JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Pertamina berhasil membuat masyarakat terkejut.

Harga BBM Premium dinaikkan, tak lama berselang dibatalkan. Karena itu, menurut Emrus Sihombing, sangat wajar jika akal sehat publik bertanya, mengapa ketiga instansi pemerintah tersebut bisa seperti itu.

“Apakah masih belum berjalan baik koordinasi dan komunikasi antar tiga instasi tersebut? Atau ada ego sektoral di antara mereka?” ujar Emrus Sihombing, Jumat, 12 Oktober 2018.

Emrus Sihombing pun menduga ketiga instansi itu belum tentu bersedia mengurai pertanyaan publik tersebut.

“Saya berhipotesa, mereka lebih cenderung akan membiarkan seperti ‘angin lalu’. Biasalah,” sebutnya.

Sebagaimana diketahui, kenaikan harga BBM Premium dibatalkan. Alasan penundaan yang dimuat di berbagai media sangat sederhana, hanya karena ketidaksiapan Pertamina melaksanakannya.

Emrus Sihombing mengatakan ketidaksiapan Pertamina itu bisa memunculkan sejumlah pertanyaan lanjutan. Seperti, mengapa perusahaan sebesar Pertamina belum siap. Bukankah Pertamina sudah dikelola dengan sangat professional dengan dukungan dana besar untuk mempekerjakan sumber daya manusia yang andal, sehingga mampu mengantisipasi dan mengelola kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi.

“Apalagi, bukankah kenaikan harga Premium menambah pemasukan bagi Pertamina?” kata Emrus Sihombing.

Dirinya berpandangan jika dilanjutkan dengan kebebasan berpikir dari setiap warga negara, pasti masih memunculkan sejumlah pertanyaan tentang penundaan harga tersebut. Akhirnya, publik bisa menjawab sendiri dengan menduga-duga, tergantung persepsi masing-masing.

Emrus Sihombing mengatakan, yang jelas, pengumuman kenaikan harga BBM dan kemudian dibatalkan, menunjukkan bahwa ada masalah koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan.

“Sekaligus menunjukkan bahwa manajemen komunikasi belum dikelola secara profesional umumnya. Akibatnya, pengelolaan komunikasi pemerintah berjalan parsial, tanpa model,” kata dia.

Selain itu, dikatakan Emrus Sihombing, persoalan ini juga harus digali dan diurai secara terang benderang di internal sesama instansi pemerintah.

Hal itu, menurutnya, untuk menemukan solusi dan merumuskan pemodelan proses komunikasi pemerintah, agar tidak terulang lagi ke depan yang terkait dengan permasalahan koordinasi dan komunikasi antar instansi.

“Utamakan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas,” pungkas Emrus Sihombing. (nuch/jpn)

loading...