Jenderal-Tito-Karnavian
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (foto: Reuters)

harianpijar.com, JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta, Maksimus Ramses Lalongkoe menduga desakan politikus senior PAN Amien Rais dan sejumlah pihak lain yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Jenderal Tito Karnavian dari jabatannya sebagai Kapolri, bermuatan politis.

Mengingat, desakan itu muncul saat pihak-pihak yang meminta pencopotan Kapolri tersebut sedang berurusan dengan hukum.

“Saya menduga desakan Amien Rais dan pihak-pihak lainnya itu bermotif politik, apalagi desakan itu terjadi saat mereka sedang berurusan dengan hukum, sehingga tidak dapat dipisahkan,” ujar Maksimus Ramses Lalongkoe kepada awak media di Jakarta, Kamis, 11 Oktober 2018.

Maksimus Ramses Lalongkoe juga menilai desakan pencopotan itu merupakan bagian dari gertakan kepada pihak kepolisian agar ada ruang dalam penyelesaian suatu kasus hukum. Namun, hal itu tak akan terjadi, karena tuduhan ke Tito Karnavian belum terbukti.

“Desakan itu bagian dari gertak ke polisi sehingga ada ruang kompromi padahal hal itu sulit terjadi apalagi yang dituduhkan ke Pak Kapolri belum terbukti,” jelasnya.

Maksimus Ramses Lalongkoe pun menyarankan pihak-pihak yang mendesak pencopotan Kapolri untuk tidak menggunakan cara-cara primitif dalam menghadapi persoalan hukum. Sebab, kata dia, Indonesia adalah negara hukum.

Dirinya menilai upaya ini sebagai cara untuk menjatuhkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan bisa diduga sebagai bagian dari konspirasi.

Seperti diketahui, desakan untuk mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian ini muncul bersamaan dengan kembali mencuatnya isu dugaan pengrusakan barang bukti kasus suap oleh 2 penyidik KPK dari kepolisian.

Pasalnya, dalam laporan investigasi IndonesiaLeaks, muncul nama Tito Karnavian saat menjabat Kapolda Metro Jaya dalam daftar penerima uang yang diberikan oleh pengusaha. (nuch/mi)

loading...