Sekjen-PSI-Raja-Juli-Raja-Juli-Antoni-di-kantor-Bawaslu
Sekjen PSI Raja Juli Antoni di kantor Bawaslu. (foto: Liputan6/Muhammad Radityo Priyasmoro)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setuju dengan apa yang dipertimbangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal opsi memberi tanda kepada caleg eks narapidana kasus korupsi pada surat suara.

“Saya mendukung penuh usulan menandai Caleg Eks Napi koruptor di surat suara. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang mesti kita eliminir dengan segala cara,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, kepada wartawan, Minggu 16 September 2018.

Menurut Raja Juli Antoni, dirinya mendukung opsi tersebut. Karena, usulan ini bisa membuat demokrasi di Indonesia lebih berkelas. Sehingga bangsa Indonesia tak terjebak pada rutinitas prosedural lima tahunan.

“Selain itu, di tiap TPS juga diumumkan nama-nama caleg mantan napi korupsi agar publik benar-benar tahu rekam jejak calon wakil mereka,” ujar Raja Juli Antoni.

Lebih lanjut, ditegaskan Raja Juli Antoni, opsi memberi tanda kepada caleg eks napi korupsi muncul setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA).

Diketahui, MA memutuskan eks napi korupsi tetap boleh mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif. Namun, keputusan MA tersebut tidak langsung berlaku.

“Kami pertimbangkanlah napi korupsi ditandai di surat suara, itu jadi opsi nanti,” tegas Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat 14 September 2018.

Selain itu, KPU juga sejak awal menetapkan eks napi koprupsi tak boleh nyaleg. Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberi keputusan berlawanan. Bahkan, saat ini MA juga memberi putusan yang berbeda dari KPU.

Sedangkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga pernah menyampaikan soal opsi pemberian tanda tersebut. Akan tetapi saat itu KPU masih tetap ingin mencoret caleg eks napi korupsi ketimbang memberi tanda di surat suara.

“Kalau saya itu hak. Hak seseorang berpolitik. Tetapi KPU juga mungkin membuat aturan boleh ikut tapi diberi tanda tentang koruptor,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 29 Meo lalu. (elz/det)

loading...