Asrul-Sani
Arsul Sani. (foto: net)

harianpijar.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani berharap keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif (Caleg), tidak dijadikan polemik.

“Jika ingin tidak ada caleg eks-terpidana kasus korupsi bukan dengan ‘memainkan’ soal ketentuan 90 hari di atas, tetapi tekankan kepada parpol dengan menggunakan soal pakta integritas yang sudah ditandatangani,” kata Arsul Sani saat dijonfirmasi, Jumat, 14 September 2018.

Menurut Asrul Sani, partainya meminta batas waktu 90 hari yang diberikan Mahkamah Agung (MA) kepada KPU tidak dijadikan bahan polemik. Karena, putusan Mahkamah Agung (MA) hanya menyatakan bahwa PKPU Nomor 20/2018 bertentangan dengan UU.

“Soal ini saya ingin melihatnya dalam perspektif tertib hukum. Nah jika kita melihatnya dari perspektif ini, maka tidak perlu menimbulkan kontroversi baru terkait soal jangka waktu 90 hari di atas. Inti putusan MA itu kan menyatakan bahwa PKPU-nya dinilai bertentangan dengan peraturan di atasnya dan juga putusan MK,” ujar Asrul Sani yang juga anggota Komisi Hukum (Komisi III) DPR ini.

Sementara sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun, selidik punya selidik, putusan Mahkamah Agung (MA) itu tidak berlaku otomatis. Hal itu didasari Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil sebagaimana dikutip, Jumat, 14 September 2018.

Dalam Pasal 8 ayat 2 disebutkan: dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Usaha Tata Negara, yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. [elz/det]

loading...