sekjen-psi-raja-juli-antoni
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni.

harianpijar.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengaku kecewa dengan keputusan yang diambil Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif (Caleg).

“Saya menerima keputusan hukum ini dengan kecewa, geram dan jengkel. Bagaimana rumah keadilan memberikan keputusan yang terasa tidak adil bagi rakyat,” kata Raja Juli Antoni kepada wartawan, Jumat, 14 September 2018.

Menurut Raja Juli Antoni, dirinya meminta masyarakat lebih jeli dan cerdas saat memilih partai politik serta calegnya pada Pemilu 2019 terkait dengan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) tersebut.

“Rakyat harus cerdas memilih dan memilah parpol dan caleg yang anti-korupsi, parpol yang tidak menempatkan satu orangpun caleg mantan napi koruptor di DCT-nya,” ujar Raja Juli Antoni.

Sementara sebelumnya, juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan pihaknya telah memutuskan hasil permohonan uji materi terhadap Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018. Hasilnya, Mahkamah Agung (MA) membatalkan peraturan tersebut sehingga membolehkan mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Menurut Suhadi, jika aturan yang ada dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

“Sudah diputus kemarin (Kamis, 13 September). Permohonannya dikabulkan dan dikembalikan kepada Undang-undang (UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017),” kata Suhadi. [elz/sua]

loading...