Febri-Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah.

harianpijar.com, JAKARTA – Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan mantan narapidana korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota.

“Untuk putusan MA lengkapnya belum kami baca tetapi ada beberapa pemberitaan yang menulis itu dan pernyataan resmi dari MA. Ya tentu KPK sebagai institusi penegak hukum mau tak mau harus menghormati institusi peradilan,” ujar Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 14 September 2018.

Lebih lanjut Febri Diansyah mengatakan, meskipun, awalnya KPK sangat berharap adanya perbaikan yang signifikan yang bisa dilakukan bersama-sama untuk menyaring para bacaleg agar tidak terjadi lagi korupsi di DPR atau DPRD.

“Di mana untuk kasus yang diproses KPK untuk DPRD saja ada 146 anggota DPRD yang sudah diproses sampai saat ini dan kemungkinan akan bertambah ada sepanjang ada bukti yang cukup dan lebih dari 70 anggota DPR. Dengan fenomena ini harapan ke depannya, parlemen kita bisa lebih bersih sehingga bisa disaring sejak awal,” ungkapnya.

Seperti diketahui, uji materi terkait larangan mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak maju sebagai bacaleg telah diputus MA pada Kamis, 13 September 2018.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu).

Dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan memenuhi beberapa persyaratan.

Selain itu, putusan MA tersebut juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji UU Pemilu yang menyebutkan bahwa mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai bacaleg asal mengakui kesalahannya di depan publik. (nuch/mi)

loading...