Diskusi-Bawaslu
Diskusi Bawaslu di Magelang. (foto: detik/Pertiwi)

harianpijar.com, MAGELANG – Diloloskannya mantan narapidana korupsi menjadi bacaleg 2019 menuai tanggapan dari berbagai pihak. Terkait hal itu, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan keputusan dari pihaknya telah sesuai dengan undang-undang.

“Keputusan Bawaslu ini sudah tepat dan sesuai UUD 1945 dan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Kami Bawaslu hanya patuh pada UU. Selama Indonesia menjadi negara hukum ya ini harus dilakukan,” kata Fritz Edward Siregar di sela diskusi di Pendopo Pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang, Minggu, 2 September 2018.

lebih lanjut menurut Fritz Edward Siregar, mantan napi dan bukan napi memiliki hak sama yang dilindungi UUD 1945 dan UU Pemilu.

“Kita semua setuju korupsi adalah masalah besar di Indonesia. Kita juga setuju dana rakyat harus dilindungi namun kita jangan lupa bahwa ada hak individu, ada hak orang. Mantan napi dan bukan napi punya hak sama yang dilindungi UUD dan UU Pemilu,” jelasnya.

Fritz Edward Siregar menuturkan, UU Pemilu tidak melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg. Dirinya bahkan mempersilakan masyarakat untuk membaca kembali UU Pemilu No 7 Tahun 2017.

“Undang-undang secara tegas sudah menyatakan, bahwa seorang mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan sudah mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik,” ujar Fritz Edward Siregar.

Selain itu, dirinya menilai lembaga penegak hukum seperti KPK pun sangat selektif dalam mengajukan penambahan hukuman berupa pencabutan hak politik.

Fritz Edward Siregar mengatakan, dari ratusan pelaku korupsi hanya beberapa saja yang hak politiknya diminta dicabut, yaitu Anas Urbaningrum, Ratu Atut Chosiyah, dan Akil Mochtar.

Dirinya mengatakan pencabutan hak politik memang dimungkinkan sesuai ketentuan pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yakni hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim di antaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

“Namun ingat, pencabutan hak politik harus berdasarkan putusan pengadilan. Bawaslu bekerja untuk menegakkan keadilan pemilu. Sekarang kami serahkan kepada masyarakat untuk menilainya kenapa Bawaslu memutuskan demikian,” kata Fritz Edward Siregar.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh menambahkan dalam memutus sengketa pemilu, Bawaslu hingga Panwascam menerima tekanan yang luar biasa dari sebagian kelompok masyarakat.

“Mereka hanya menilai jajaran Bawaslu sepintas saja tanpa melihat kinerja baik selama ini,” ujar MH Habib Shaleh.

Dirinya mengatakan, seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Magelang sudah siap melakukan pengawasan Pemilu Serentak 2019.

“Kami sudah membuat sejumlah program untuk pencegahan pelanggaran selama Pilkada Serentak 2018. Yakni di antaranya Kampung Anti Money Politics, Keluarga Anti Money Politics, Panwas Lillahitangala, Sambang Kampung, dan lainnya,” pungkas MH Habib Shaleh. (nuch/det)

loading...