Aliansi Pemuda Anti Korupsi saat melakukan aksinya di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

hariapijar.com, JAKARTA – Aliansi Pemuda Anti Korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus mahar politik yang dilakukan calon wakil presiden (Cawapres) Sandiaga Uno kepada dua partai politik yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain itu, kasus mahar politik yang mencuat jelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden bermula dari Wasekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief. Bahkan, melalui akun resminya Andi Arief  menyebut bahwa mahar sebesar Rp 500 miliar dibagikan masing-masing ke PKS dan PAN untuk memuluskan jalan Sandiaga Uno menjadi pendamping Prabowo Subianto di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Menurut Koordinator Aliansi Pemuda Anti Korupsi Irpan Saripudin, KPK harus berani mendalami pengakuan Wasekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief yang membeberkan tentang mahar Rp 1 triliun ke dua partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tersebut.

“Perilaku ini secara nyata dilarang dan diatur dalam produk perundang-undangan. KPK harus mengusut kasus ini,” kata Irpan Saripudin dalam keterangan tertulisnya, Selasa 21 Agustus 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Irpan Saripudin, aturan mengenai larangan bakal capres dan cawapres memberikan uang atau imbalan kepada parpol dengan tujuan memberikan dukungan telah ditegaskan dalam Pasal 228 UU 7/2017 tentang Pemilu.

“Berdasarkan hal tersebut, maka Sandiaga Uno sebagai cawapres yang disampaikan oleh Andi Arief merupakan perilaku yang terindikasi melakukan dugaan praktik suap menyuap,” tegas Irpan Saripudin.

Selanjutnya, Irpan Saripudin juga menjelaskan, saat praktik mahar itu terjadi Sandiaga Uno masih aktif sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa masuk mengusut Sandiaga Uno yang masih berstatus pejabat negara kala itu.

Sementara, pihaknya telah memberikan surat kepada pimpinan KPK agar berani mengusut mahar politik tersebut. Dalam surat itu, KPK juga diminta untuk memanggil pihak-pihak terkait agar kasus ini bisa tuntas.

“Kami menolak upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh oknum-oknum partai politik yang dengan sengaja menyembunyikan kasus mahar politik ini,” tandas Irpan Saripudin. [elz/rmol]

loading...