pasangan-capres-dan-cawapres
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.

harianpijar.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan menilai selama ini sektor ekonomi dengan politik sering kali tercampur aduk sehingga membuat fondasi ekonomi Indonesia menjadi tidak kuat.

Karena itu, penguatan fondasi ekonomi, keterjaminan investasi, dan perlindungan industri menjadi harapan besar para pengusaha sektor riil terhadap para calon pasangan presiden dan wakil presiden atau capres cawapres yang akan maju ke pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

“Siapapun Presidennya, nantinya harus ada keterjaminan perekonomian yang stabil, keamanan, kepastian investasi, dan perlindungan sektor industri. Ekonomi dan politik nantinya harus dipisahkan. Jadi ekonomi harus bisa berdiri sendiri,” kata Erwin Taufan saat dikonfirmasi, Minggu, 12 Agustus 2018.

Menurut Erwin Taufan, dengan kondisi perekonomian yang kuat dan keterjaminan industri akan membuat sektor industri Indonesia dapat bersaing di Asean, Asia maupun kancah internasional.

“Apapun pertarungan negara besar, industri Indonesia harus berada pada tempatnya,” ucap Erwin Taufan.

Lebih lanjut, ditegaskan Erwin Taufan, selama lima tahun terakhir ini kondisi impor Indonesia terus mengalami surplus. Bahkan, kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan, memang mendukung sektor industri dan importir.

“Kami minta regulasi jangan berbelit-belit. Jangan ada ego sektoral antar kementerian. Regulasi harus satu tapi sudah mencakup semua kementerian,” tegas Erwin Taufan.

Selanjutnya, Erwin Taufan juga menjelaskan, kelapa sawit telah menyumbangkan devisa terbesar yakni US$23 miliar bagi Indonesia sepanjang tahun lalu. Bahkan, produk kelapa sawit juga berperan terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB nasional sebesar 3,47%.

“Kalau dari dunia usaha, harapannya sederhana saja, yang penting iklim usaha terjaga baik siapapun yang terpilih menjadi pemimpin selanjutnya,” jelas Erwin Taufan.

Sementara, untuk mengatasi masalah yang terkait dengan industri dan perdagangan, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden harus mampu menyelesaikan permasalahan buruh migran jika nantinya terpilih pada Pilpres 2019.

Sedangkan, menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia dalam 5 tahun mendatang harus mencantumkan agenda perlindungan buruh migran Indonesia dalam visi dan misi mereka.

“Agenda perlindungan buruh ini penting baik dari sisi politik luar negeri, kebijakan ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan sosial,” kata Wahyu Susilo.

Lebih lanjut, ditegaskan Wahyu Susilo, selama ini perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai buruh migran menjadi perhatian dalam politik luar negeri. Selain itu, dalam 5 tahun terakhir pemerintah telah membentuk peta jalan perlindungan buruh migran melalui UU No.18/2017.

Namun, masih ada tantangan berat yang hingga saat ini belum terselesaikan seperti kasus hukuman mati, perdagangan manusia, dan pembenahan tata kelola migrasi.

“Ini yang menjadi tugas untuk segera diselesaikan oleh pasangan capres dan cawapres,” tegas Wahyu Susilo. [elz/tem].