ma'ruf-amin-wapres
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin.

harianpijar.com, JAKARTA – Setelah ditetapkan sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pendamping calon presiden (Capres) petahana Joko Widodo (Jokowi) di pemilihan presiden (Pilpres) 2019, KH Ma’ruf Amin diminta mundur dari posisinya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Almukarrom KH Ma’ruf Amin sebaiknya mundur dari posisi ketua (umum) MUI,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid, dalam rilisnya, Minggu, 12 Agustus 2018.

Menurut Sodik Mudjahid, dirinya meminta KH Ma’ruf Amin untuk mundur dari jabatannya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu sendiri.

Karena, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pasal 3 di dalamnya menegaskan bahwa majelis tersebut merupakan lembaga independen. Bahkan, pada pasal 6 dari aturan yang sama menjelaskan, MUI berfungsi sebagai penghubung antara umat dan pemimpin politik (umara), serta penerjemah timbal-balik antara kepentingan keduanya.

Lebih lanjut, ditegaskan Sodik Mudjahid, selain aturan-aturan tertulis ada persoalan tentang persepsi masyarakat. Karena itu, KH Ma’ruf Amin kurang elok jika berpolitik praktis sekaligus tetap menjabat di MUI.

“Dengan melepaskan jabatan yang dimaksud, MUI dapat jauh dari citra partisan,” tegas Sodik Mudjahid.

Selanjutnya, Sodik Mudjahid juga menjelaskan, dirinya juga menganggap semua pihak baik itu MUI, pemerintah, maupun umat Islam akan memeroleh maslahat yang lebih baik bila cicit Imam Besar Masjidil Haram Syekh an-Nawawi al-Bantani itu mengambil opsi demikian.

“Atau (bila KH Ma’ruf Amin tidak mundur-red) setidaknya sulit untuk bersikap independen dalam memimpin MUI,” jelas Sodi Mudjahid yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

SeIain itu, juga dikatakan Sodik Mudjahid, umat Islam Indonesia masih menantikan peran MUI, termasuk dalam menyongsong pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Karena, fatwa-fatwa tetap diperlukan dalam membimbing komunitas Muslimin yang ingin menyalurkan hak pilihnya.

Sebagai contoh, dalam konteks Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam, pernyataan MUI terbukti mendapatkan perhatian luas.

“Banyak masalah bangsa ke depan, dalam berbagai bidang kehidupan, yang perlu mendapat fatwa MUI, termasuk bisa jadi fatwa yang terkait dengan dinamika Pilpres,” ucap Sodik Mudjahid.

Sementara, menurut Sodik Mudjahid, pengunduran diri sebagai Ketua MUI juga akan membebaskan KH Ma’ruf Amin dari kesulitan dan tekanan psikologis pribadi.  Apalagi jika harus membuat fatwa-fatwa yang independen dengan kebijakan pemerintah.

Sebelumnya, sudah muncul pertanyaan tentang bagaimana nasib posisi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pasca deklarasi Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Sedangkan, menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesa (MUI) Anwar Abbas, MUI belum menentukan sikap yang memberi peluang pada kepemimpinan baru. Bahkan, pihaknya juga belum mengelaborasi bagaimana mekanisme internal yang ada ketika pimpinannya maju dalam konstetasi politik praktis.

Karena itu, kemungkinan para petinggi MUI akan rapat setelah musim haji 2018. Namun, untuk penentuan tanggal pertemuan itu menunggu jadwal kepulangan KH Ma’ruf Amin pulang dari Tanah Suci.

“Belum dibahas, tapi akan dibahas seusai musim haji karena banyak pengurus yang sedang dan atau akan melaksanakan ibadah haji,” kata Anwar Abbas kepada media, Sabtu, 11 Agustus 2018. [elz/rep].

loading...