pasangan-capres-dan-cawapres
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.

harianpijar.com, JAKARTA – Pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yudha menilai kemunculan nama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin dan nama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon wakil presiden (Cawapres) di menit-menit akhir merupakan sebuah jalan tengah yang dipilih oleh Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres dan bukan merupakan bagian dari strategi politik partai.

“Bagi saya ini bukan strategi meskipun belakangan para politisi mengatakan ini bagian strategi. Ini adalah negosiasi jalan tengah, titik temu yang akhirnya harus diambil,” kata Hanta Yudha saat dikonfirmasi, di Cikini, Jakarta, Sabtu, 11 Agustus 2018.

Menurut Hanta Yudha, dirinya akan membeberkan beberapa catatan terkait rumitnya koalisi dalam menentukan cawapres. Pertama, Pilpres dan Pileg yang digelar serentak menjadi salah satu faktor sulitnya menentukan cawapres. Karena, semua partai fokus untuk merebut efek ekor jas (coat-tail effect) atau pengaruh figur dalam menentukan suara.

Bahkan, dirinya juga meyakini jika tidak adanya ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen, maka tiap partai akan mencalonkan ketua umumnya masing-masing. Selain itu, faktor pemilihan presiden pada 2024 juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan cawapres.

“Saya kira pasti dipikirkan, tidak hanya 2024, 2048 pun pasti sudah dipikirkan partai kalau partainya ingin maju,” ucap Hanta Yudha.

Lebih lanjut, ditegaskan Hanta Yudha, Pilpres 2024 akan sangat penting bagi partai terutama bagi pejawat agar partainya tidak terancam. Karena itu, Pilpres 2024 mendatang, dinilai akan kembali ke titik nol.

“Artinya misalnya salah satu partai dia mencapreskan yang kuat, nah efek ekor jasnya dia akan didapatkan oleh partai si wapres tadi kalau terpilih,” tegas Hanta Yudha.

Selanjutnya, Hanta Yudha juga menjelaskan, akseptabilitas partai juga dinilai menjadi faktor yang menentukan. Karena, sejumlah nama yang sempat menguat sebelum deklarasi justru batal maju lantaran terkendala akseptabilitas.

Bahkan, nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang sempat disebut-sebut mendampingi Joko Widodo (Jokowi) akhirnya berubah menjadi Mahruf Amin. Hal itu lantaran nama Mahfud MD kurang mendapat penerimaan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PBNU.

Demikian juga dengan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kurang diterima oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kesimpulan saya ini akan berpotensi kompetitif,” jelas Hanta Yudha. [elz/rep].

loading...