mahfud
Mahfud MD.

harianpijar.com, JAKARTA – Mantan Menteri Pertahanan Mahfud MD yang namanya disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden (Cawapres) Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak dapat memberikan keterangan bersedia atau tidaknya menjadi calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo (Jokowi) di pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Namun, dirinya akan berkomunikasi langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hal itu.

“Saya tidak akan jawab ke media namun saya akan langsung ke Pak Jokowi.  Kalau saya jawab iya ke media namun Pak Jokowi bilang tidak terus bagaimana? Kalau bilang sebaliknya sedangkan Pak Jokowi menginginkan saya nanti juga bagaimana?. Tapi nantikan ada forum untuk hal itu,” kata Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, dirinya selalu intens melakukan komunikasi dengan partai-partai. Namun, hal itu  tidak selalu terkait dengan pemilihan presiden (Pilpres).

“Tanpa berbicara dengan dirinya partai punya forum tersendiri untuk membicarakan Capres,” ujar Mahfud MD usai menjadi keynote speaker dalam Seminar Kebangsaan Dari Bantul  Meneguhkan Kerukunan Menuju Indonesia Damai Sejahtera yang  diselenggarakan Forum Masyarakat Katholik Indonesia (FMKI) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bantul, Sabtu, 4 Agustus 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Mahfud MD, yang harus dikembangkan di Indonesia adalah moderasi Islam yang toleran. Karena, orang beragama dengan benar hatinya selalu tenang dan selalu ingin berbuat baik dengan sesama bahkan dengan  orang yang berbeda agama.

“Jadi kalau ada orang yang marah-marah karena berbeda dan agamanya bisa jadi pemahaman agamanya yang salah. Indonesia negara besar, kita  disatukan karena perbedaan agama dan bersatu karena perbedaan tersebut,” tegas Mahfud MD yang juga Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia ini.

Selanjutnya, Mahfud MD juga menjelaskan, selain memiliki hukum negara, agama memiliki hukum privat  seperti umat Katolik ke gereja atau umat muslim melakukan puasa, ini  memakai hukum privat masing-masing agama.

Karena itu, prinsip bersatu dalam berbedaan ada beberapa kunci di antaranya toleransi beragama yang berkeadaban, jangan ada kebijakan yang dibuat berdasarkan pertimbangan mayoritas, serta menerima  perbedaan.

“Sebagaimana disabdakan Rasulullah bahwa ia datang bukan  untuk mengislamkan Nasrani, Yahudi dan sebagainya tetapi diutus datang  ke muka bumi membawa agama dan agama yang toleran tidak boleh memaksa. Itulah yang dibawa oleh NU bahwa mereka mengembangkan dakwah yang  meng-Indonesiakan Islam,” jelas Mahfud MD.

Sementara, menurut Wakil Bupati (Wabup) Bantul, H Abdul Halim Muslih yang juga Ketua DPC PKB Bantul mengatakan, dari usulan kader PKB dan simpatisan PKB ditingkat akar rumput mendorong agar PKB tetap mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai  capres 2019-2024.

“Keinginan akar rumput adalah mendukung Jokowi sebagai  Capres 2019-2024,” kata H Abdul Halim Muslih.

Sedangkan, H Abdul Halim Muslih juga menegaskan, terkait dengan posisi calon wakil presiden (Cawapres), keputusan itu diserahkan kepada DPP PKB dan juga partai koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi).

“Kami serahkan kepada pimpinan partai untuk berkomunikasi dan menentukan sosok yang akan mendampingi Pak Jokowi. Kan setiap partai tidak bisa  memaksakan kehendak sendiri. Toh nantinya juga yang menentukan siapa Cawapres adalah Capresnya karena mereka berdua yang akan memimpin  Indonesia untuk lima tahun ke depan,” tegas H Abdul Halim Muslih. [elz/med].