Foto: Ilustrasi.

BANDUNG, harianpijar.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi mengatakan tidak dapat menerima imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat terkait untuk tidak melakukan kampanye gerakan #2019GantiPresiden.

“Pernyataan tersebut kami nilai malah semakin menambah panasnya suhu politik saat ini. Seharusnya MUI Jawa Barat bisa menjadi penyejuk bukan malah membuat suasana semakin panas,” kata Mulyadi saat dikonfirmasi, Kamis 2 Agustus 2018.

Menurut Mulyadi, gerakan #2019GantiPresiden hak warga dalam menyuarakan pendapatnya di muka umum dan selama ini tidak ada aturan yang dilanggar dengan adanya gerakan tersebut.

Selain itu, gerakan #2019GantiPresiden juga dijamin oleh konstitusi sehingga tidak ada masalah bila masyarakat yang ingin adanya perubahan menggelar deklarasi dan menyampaikan aspirasinya.

“Perlu digaris bawahi bahwa gerakan ini adalah hak rakyat yang di jamin oleh konstitusi,” ujar Mulyadi.

Lebih lanjut, ditegaskan Mulyadi, dirinya berharap imbauan tersebut tidak menjadi sikap resmi dari MUI Jawa Barat. Namun, hal itu menjadi pernyataan pribadi dari pengurus MUI Jawa Barat.

“Kami mengharapkan semoga saja pernyataan atau imbauan tersebut tidak mewakili lembaga MUI yang terhormat, tapi pernyataan pribadi bukan dari pengurus MUI Jawa Barat” tegas Mulyadi.

Sementara sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat mengimbau agar semua pihak bisa menahan diri terkait dinamika kegiatan deklarasi ganti presiden oleh kelompok tertentu di masyarakat dengan mengusung tagar #2019GantiPresiden.

Menurut Sekretaris Umum MUI Jawa Barat H M Rafani Akhyar, setelah mencermati perkembangan politik di tanah air terkait dengan agenda Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden yang akan berlangsung pada tahun 2019 mendatang, tampaknya sudah mulai memperlihatkan suhu yang agak memanas.

Karena itu, situasi ini patut dicermati agar dinamika politik tetap berjalan pada koridor demokrasi yang sudah disepakati, sebaliknya bila tidak terkendali dan mengarah pada tindakan inkonstitusional sudah bisa dipastikan akan menimbulkan situasi buruk yang dapat mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sedangkan, berdasarkan informasi yang terima pihaknya, di Jawa Barat akan ada Deklarasi Ganti Presiden pada tanggal 11 Agustus 2018 di Kota Bandung dan berbarengan dengan rangkaian acara kegiatan Asian Games 2018 yaitu pawai obor Asian Games. [elz/sua].

loading...