Jusuf-Kalla-JK
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). (foto: dok. Forumkeadilan)

JAKARTA, harianpijar.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak bisa maju kembali jadi cawapres karena Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden. Terkait hal itu, muncul dorongan agar JK maju sebagai capres.

“Saya, pertama, butuh 20 persen. Saya nggak punya partai. Cukuplah biar Anda yang muda-muda,” kata JK kepada awak media seusai acara Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) Members di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Juni 2018.

Mengenai dorongan dari Partai Demokrat agar berani maju jadi capres, JK menegaskan bahwa dirinya ingin beristirahat.

“Saya ingin istirahat,” ujarnya.

MK tak menerima gugatan uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden karena pemohon dinilai tak memiliki kedudukan hukum terkait gugatan.

Dengan adanya putusan itu, JK otomatis tidak bisa lagi maju sebagai cawapres karena terbentur UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, penggugat mengajukan gugatan terhadap Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i.

Gugatan UU Pemilu yang ditolak MK ini dajukan Muhammad Hafiz, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi.

JK sendiri tidak mempermasalahkan soal gugatan ini. “Oh tidak ada soal. Sejak dulu Anda tanya, saya selalu bilang ingin istirahat. Bukan saya menggugat,” kata JK. (nuch/det)

loading...