harianpijar.com, JAKARTA – Langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap upaya kudeta terhadap kepemimpinannya ke publik memunculkan spekulasi politik. Terutama soal siapa orang yang merencanakan ekspos besar-besaran isu kudeta partai yang tentu ada untung-ruginya tersebut.
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai ada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di belakang rencana besar itu. Dirinya mengamati ada sejumlah pertimbangan sebelum SBY melepaskan AHY untuk mengumumkan adanya rencana besar kudeta Partai Demokrat.
“King maker-nya atau sutradaranya ya SBY. Nah maksud dan tujuannya ya tentunya untuk pertama mungkin menghentikan gerakan-gerakan di dalam maupun gerakan-gerakan dari luar yang dalam hal ini adalah Pak Moeldoko begitu, dengan asumsi bahwa jika ini disampaikan ke publik lalu kemudian AHY kirim surat ke Jokowi itu Jokowi akan menghentikan Moeldoko begitu,” ujar M Qodari dalam pesan elektronik kepada awak media, Rabu, 10 Februari 2021, seperti dilansir dari detik.
Tujuan selanjutnya, dikatakan M Qodari, untuk meningkatkan elektoral Partai Demokrat yang mulai meredup. Hempasan isu kudeta membuat Partai Demokrat seolah dizamili sehingga diharapkan bisa mengangkat citra partai maupun AHY.
“Yang kedua merupakan sebagian dari strategi elektoral baik bagi AHY sendiri maupun bagi Partai Demokrat. Bagi AHY dengan cara ini maka mengalami lonjakan pemberitaan diharapkan meningkatkan simpati bahkan dukungan karena dizalimi oleh penguasa begitu,” ungkapnya.
Benefit politik yang diharapkan berikutnya adalah memberi kesan Partai Demokrat berkonfrontasi dengan Jokowi, bahkan pemerintah. Bahkan melebar kepada partai pemerintah lainnya seperti PDIP, Partai NasDem, PKB bahkan Partai Hanura.
“Kemudian pembelahan pemerintah versus oposisi akan terbangun di mana Partai Demokrat adalah oposisi. Nah diharapkan ini bisa menggalang suara masyarakat yang tidak suka atau tidak puas dengan pemerintah dengan Jokowi,” kata M Qodari menganalisis.
“Dan kebetulan pada saat bersamaan Prabowo dan Partai Gerindra yang selama periode 2014-2019 menjadi lawan Jokowi atau berada di luar pemerintahan sekarang sudah bergabung sehingga ada kekosongan di situ. Nah suara itu dimanfaatkan Partai Demokrat, nah itu keuntungan yang diharapkan dengan mengumumkan rencana kudeta itu,” sambungnya.
Meski begitu, M Qodari menilai manuver politik ini juga bisa mendatangkan kerugian bagi Partai Demokrat. Kerugian utamanya ialah publik melihat kepemimpinan Partai Demokrat yang tidak kokoh.
“Nah kerugiannya adalah sebagian dari masyarakat sebetulnya akan melihat bahwa oh ternyata AHY tidak kuat, oh ternyata kepemimpinan PD tidak kuat sehingga simpati akan turun,” jelasnya.
Kerugian kedua, lanjut M Qodari, justru pengumuman itu memancing gerakan pembangkangan atau gerilya politik yang lebih besar. Jika tidak bisa diatasi dengan baik maka situasi internal Partai Demokrat akan terus memanas.
“Pengumuman ini bisa jadi memancing semangat dari mereka yang mau melakukan gerakan kongres luar biasa justru menjadi luas, oh tenryata di dalam tidak kuat, oh kalau begitu kita punya peluang. Sebetulnya pengumuman semacam itu sama dengan melempar darah ke lautan, jadi hiu-hiu mencium bau darah dan dan menimbulkan gerakan kongres luar biasa yang sesungguhnya dalam jumlah besar,” ujar M Qodari. (ilfan/det)