Ferdinand-Hutahaean
Ferdinand Hutahaean. (foto: dok. The Telegram)

JAKARTA, harianpijar.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi UU Pemilu terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden karena tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing penggugat.

Terkait hal itu, Partai Demokrat mendorong Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) maju sebagai capres di Pilpres 2019.

“Bagi kami, penting menyampaikan kepada Pak Jusuf Kalla agar menjadikan putusan MK ini sebagai tanda alam untuk lebih berani maju sebagai kandidat capres. Dulu saja berani menantang Pak SBY yang sedang kuat-kuatnya. Masa sekarang tak berani?” kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada awak media, Kamis, 28 Juni 2018.

“Justru Pak JK harus bersyukur atas putusan itu meski yang mengajukan adalah kelompok lain, bersyukur karena jalan untuk bertarung di pilpres sebagai capres makin bulat,” imbuhnya.

Lebih lanjut Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya menghormati keputusan MK tersebut. Dirinya sudah menduga, sejak awal gugatan itu didaftarkan, pasti akan ditolak.

“Sulit menerimanya karena pertama legal standing pemohon dan kedua, UU-nya sudah jelas bunyinya tak perlu tafsir lagi. Melarang lebih dari 2 kali berturut-turut atau tidak. Memang ini jadi debatable ya, karena perbedaan persepsi,” ujar Ferdinand Hutahaean.

Seperti diketahui, Gugatan UU Pemilu yang ditolak MK ini dajukan Muhammad Hafiz, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi.

Sebelumnya, kuasa hukum penggugat, Dorel Amir mengatakan gugatan ini diajukan karena JK, yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden, tidak bisa menjadi peserta di Pilpres 2019 karena terbentur konstitusi dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena itu, pihaknya mengajukan gugatan terhadap Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i.

Dalam pertimbangan, Hakim konstitusi menyebut MK berwenang mengadili permohonan a quo. Tapi, karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim MK Anwar Usman saat membacakan putusan hari ini. (nuch/det)