Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meminta masyarakat untuk melaporkan oknum polisi yang bertindak tidak netral pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Selain itu, Polri juga telah mengeluarkan edaran agar aparat bersikap profeisonal dan netral dalam Pilkada Serentak. Karena itu, Polri turut menyebar nomor khusus untuk memudahkan masyarakat melaporkan aparat yang tidak netral.

“Tolong sampaikan ke publik nomor hotline Divisi Propam Polri. Email divpropam99@gmail.com dan nomor telepon 021-7218615,” kata Karo Penmas Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal dalam pesan singkat, Selasa 26 Juni 2018.

Menurut Mohammad Iqbal, Polri menerima segala macam bentuk pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan ketidaknetralan Polri. Namun, masyarakat harus menyertakan bukti dalam pelaporan.

“Ini sebagai media pengaduan masyarakat apabila menemukan oknum polri yang tidak netral dalam Pilkada Serentak 2018 ini. Bisa sertakan video atau foto,” ucap Mohammad Iqbal.

Sementara, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, dirinya juga meminta warga aktif untuk turut aktif melaporkan jika melihat ada aparat yang tidak netral.

Bahkan, masyarakat juga bisa melaporkan langsung ke Bawaslu hingga lembaga pengawas yang ada di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Bisa silakan ke Gakumdu ada juga Bawslu yang akan nilai apakah ada pelanggaran atau tidak. Prinsipnya kepolisian netral dan sudah ada instruksi dari Bapak Kapolri,” kata Argo Yuwono.

Lebih lanjut, ditegaskan Argo Yuwono, polisi tidak diperkenankan untuk turut menghitung pencatatam hasil suara. Hal ini berdasarkan dengan instruksi Kapolri Jendral Tito Karnavian yang memerintahkan aparat untuk tidak mendokumentasikan pilkada.

“Kalau tidak netral ada sanksi mulai ringan sampai berat artinya teguran sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),” tegas Argo Yuwono.

Sedanglkan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak akan digelar hari ini Rabu, 27 Juni 2018 di 171 daerah. Bahkan, pemerintah menetapkan tanggal tersebut sebagai hari libur nasional. [elz/cnn]