Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama calon gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar.

JAKARTA, harianpijar.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunggu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) utnuk melaporkan dugaan ketidaknetralan aparatur pemerintah, baik itu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun TNI dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018.

“Kami bekerja lewat dua hal, yakni temuan dan laporan. Jadi, kami instruksikan kepada Bawaslu Jabar untuk melakukan penelusuran kalau memang ada bukti, baik temuan dan laporan dari masyarakat pasti akan ditindaklanjuti,” kata Ketua Bawaslu Abhan saat dikonfirmasi, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin 25 Juni 2018 kemarin.

Seperti diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menduga ada oknum aparat BIN, Polri, dan TNI yang ikut berpolitik dan ingin menggagalkan calon-calon yang diusung partai besutannya.

“Kenapa ini saya sampaikan, agar BIN, TNI, Polri netral. Ini nyata sekali kejadiannya. Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian tidak nyaman, dan mau menciduk saya, silakan,” kata Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga mantan Presiden RI itu saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 23 Juni 2018 pekan lalu.

Bahkan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menyesalkan penggeledahan yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Mochammad Iriawan di rumah dinas mantan Wakil Gubenur Jabar Dedi Mizwar.

Terkait dengan ucapan Ketua Umum Partai Demokrat itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan membantah pihaknya menggeledah rumah dinas Wagub Jabar.

Menurutnya, kedatangannya ke rumah dinas itu hanya mengecek aset milik Pemprov Jabar. “Kasihan SBY mendapatkan informasi yang tidak akurat,” kata Mohammad Iriawan, di Bandung, Senin 25 Juni 2018 kemarin.

Sementara, menurut pakar politik Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, mengatakan seharusnya mantan Presiden RI itu tidak mudah percaya terhadap informasi yang masuk.

“Sebagai negarawan, 10 tahun berkuasa, harusnya tidak seperti itu,” kata Muradi saat dikonfirmasi, di sela-sela diskusi di Bandung, Senin, 25 Juni 2018 kemarin.

Bahkan, seharusnya Ketua Umum Partai Demokrat itu menunjukkan bukti-bukti akurat sehingga tidak menjadi isu liar.

Sedangkan, pemerintah kembali menegaskan agar seluruh aparat yang bertindak di lapangan sebagai penjaga kemanan dapat berlaku netral pada pilkada yang akan berlangsung di 171 wilayah pada 27 Juni 2018 besok.

“Dalam video conference tadi juga (kemarin-red), berikan arahan kepada daerah beberapa hal. Pertama, soal netralitas penyelanggara pemilu. Polri, TNI, dan aparat sipil negara juga harus netral karena itu kunci keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak,” kata Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Mabes Polri, Jakarta, Senin 25 Juni 2018 kemarin.

Bahkan, dirinya juga meminta seluruh pihak termasuk partai politik dan pendukung calon pemimpin di 171 daerah untuk bersatu padu menjaga kemananan dan menghadang hoaks.

“Seluruh parpol jaga aturan agar jurdil sehingga pilkada sukses. Sukses artinya pilkada mampu memilih pemimpin yang terbaik dari yang baik,” ucap Wiranto.

Sementar, di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya dapat dipastikan terus menjaga netralitas dalam menjalankan tugas menjaga keamanan pilkada serentak. Karena itu, aparat kepolisian yang terbukti berpihak akan mendapatkan sanksi tegas.

“Saya sudah sampaikan telegram berikut sanksi, di antaranya sanksi ringan, teguran, mutasi, sampai PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat),” kata Tito Karnavian.

Sedangkan, menurut Kapolri Jenderal Tito karnavian, dirinya baru-baru ini mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin karena diduga mendukung salah satu pasangan calon peserta pilkada di daerah tersebut. [elz/med]

loading...