Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto.

JAKARTA, harianpijar.com – Terkait dengan ucapan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal ketidaknetralan Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri di Pilkada beberapa hari lalu, mendapat respon serius dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Menurut Wiranto, terkait dengan pernyataan itu pihaknya ingin mengajak Ketua Umum Partai Demokrat itu untuk bertemu dan berbincang-bincang terkait soal dugaan ketidaknetralan lembaga tersebut.

“Tentu para tokoh yang sekarang masih mencurigai ada rekayasa-rekayasa politik boleh nanti bertemu dengan saya, berbincang bincang,” kata Wiranto saat dikonfirmasi, di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin, 25 Mei 2018.

Seperti diberitakan, pada Sabtu 23 Juni, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara terang-terangan menyebut lembaga negara BIN, TNI dan Polri tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi. Bahkan, dirinya juga mempertanyakan penggeledahan rumah dinas mantan wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar oleh Penjabat (Pj) Gubernur Mohammad Iriawan.

Selain itu, menurutnya hal tersebut diduga sebagai salah satu bukti jika lembaga negara BIN, TNI dan Polri tidak netral dalam pilkada. Namun, mantan Presiden RI itu tidak merinci kapan dan maksud tujuan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat menggeledah rumah dinas wakil gubernur tersebut.

Bahkan, partai besutannya juga mempersoalkan pengangkatan Mohammad Iriawan menjadi Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Lain itu, partai pemenang pemilu 2009 itu bahkan akan mengajukan hak angket ke DPR mengenai polemik ini.

Sementara, dikatakan Wiranto, pengangkatan Mohammad Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat sudah dikaji secara mendalam oleh pemerintah. Bahkan, pengangkatan itu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

“Sehingga muncul satu keputusan untuk menempatkan seorang perwira polisi sebagai penjabat gubernur di Jabar,” ucap Wiranto.

Sedangkan, Wiranto juga menyebutkan, pengangkatan Mohammad Iriawan tentu dengan alasan yang matang. Karena, Jawa Barat butuh pejabat yang paham secara menyeluruh kondisi wilayah itu.

“Aparat polisi pasti paham masalah itu, jadi bukan dalam rangka upaya memenangkan paslon (pasangan calon-red),” ujara Wiranto.

Bahkan, Wiranto juga mengatakan, tidak ada niat pemerintah untuk mengambil kesempatan dalam pengangkatan aparat jadi Penjabat (Pj) Gubernur. “Pemerintah, tidak ada niat untuk merekayasa dan mendapat keuntungan politik dari penempatan itu,” tandas Menko Polhukam Wiranto yang juga mantan Panglima TNI itu. [elz/temp]

loading...