menko-polhukam-wiranto
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

JAKARTA, harianpijar.com – Pemerintah tidak akan tipu daya masyarakat melalui pengerahan aparat kemanan untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin 25 Juni 2018.

Menurut Wiranto, dirinya mengatakan hal itu terkait dengan pernyataan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan ada oknum di Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI bersikap tidak netral dalam perhelatan tersebut.

Karena itu, dirinya siap untuk bertemu dengan para tokoh politik yang masih mencurigai netralitas aparat kemanan negara agar mendapatkan prespektif yang jernih dalam melihat polemik tersebut

“Jadi untuk para tokoh yang masih mencurigai boleh berbincang dengan saya dengan cara pandang yang sehat, bahwa tidak ada satupun niat untuk melakukan tipu daya dan lainnya,” kata Wiranto.

Lebih lanjut, ditegaskan Wiranto, pemerintah tidak ingin merekayasa penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dengan mengerahkan aparat keamanan.

Bahkan, dirinya juga mencontohkan pengangkatan Komjen Mohammad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat sama sekali tidak memiliki kepentingan politik agar dapat mengarahkan aparat kepolisian.

Karena itu, menurutnya pengangkatan Mohammad Iriawan telah sesuai aturan yang berlaku meski dirinya pernah membatalkannya pada Februari lalu. Sementara, pembatalan saat itu disebabkan karena Mohammad Iriawan masih menjadi perwira tinggi aktif di Mabes Polri dan belum menduduki posisi sebagai pejabat tinggi di Lemhannas.

“Dan berulang-ulang kita katakan bahwa tidak ada niat merekayasa, mempengaruhi (suara masyarakat) dengan menunjuk plt pejabat kepolisian yang tidak lagi ada dalam struktur polisi,” tegas Wiranto.

Sementara diketahui, ada beberapa elite politik selain Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah melontarkan pernyataan bahwa aparat kemanan tidak netral di Pilkada serentak 2018.

Sebelumnya, menurut Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan bahwa pihaknya merasakan ada ketidaknetralan aparat keamanan dalam pilkada. Menurutnya usaha untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah tak boleh melanggar aturan.

“Kami merasakan itu juga, ada beberapa tempat yang kita punya calon, kemudian ada calon tertentu yang diendorse oleh penguasa atau oleh polisi dan TNI ya ada,” kata Yandri Susanto. [elz/cnn]

loading...