Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

JAKARTA, harianpijar.com – Setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan terkini giliran Badan Intelijen Negara (BIN) membantah pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat dan juga mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut lembaga negara Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Menurut Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto, sejauh ini pihaknya netral di Pilkada 2018 maupun Pemilu Serentak 2019. Karena, tidak ada perintah dari pimpinan BIN agar anggota mendukung peserta Pemilu.

“Perintah pimpinan BIN kepada anggotanya jelas, BIN harus netral, tidak ada perintah untuk berpihak kepada siapa pun dalam Pilkada maupun Pileg dan Pilpres,” kata Wawan Hari Purwanto saat dikonfirmasi media, Minggu 24 Juni 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Wawan Hari Purwanto, jika benar ada kecurangan, disaran mantan Presiden itu mengadu langsung kepada penyelenggara Pemilu. Namun, aduan tersebut juga harus disertai bukti valid.

“Jika ada isu ketidaknetralan, bisa disampaikan ke Bawaslu atau Panwaslu, juga ke KPU atau bahkan ke Mahkamah Konstitusi jika ada tuntutan hukum, dan tentunya harus dengan didukung bukti-bukti. Jika ada bukti ya silakan diajukan, jika tidak ada bukti maka tidak bisa diproses lebih lanjut,” tegas Wawan Hari Purwanto.

Selanjutnya, Wawan Hari Purwanto juga menjelaskan, prinsip BIN hanya mentaati perintah konstitusi yakni mengamankan dan mengawal tahapan Pemilu agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, diminta seluruh peserta maupun stakeholder dalam Pilkada harus menerima kekalahan secara terhormat.

“Siapapun pemenangnya ya harus ditegakhormati. Pemerintah boleh silih berganti namun BIN tetap harus ada guna menjaga marwah Pancasila dan UUD 1945. BIN mengamankan agenda nasional Pemilu dan mengamankan kepentingan 264 juta rakyat agar aspirasinya terwadahi di Pemilu,” jelas Wawan Hari Purwanto.

Selain itu, dikatakan Wawan Hari Purwanto, di intelijen juga terdapat sistem pengawasan, yakni pengawasan internal di inspektorat maupun DPR. Secara berkala Komisi I DPR yakni mitra BIN juga melakukan rapat dengar pendapat (RDP) jika ada hal-hal krusial yang harus dipecahkan.

“Jadi jika ada pelanggaran ada sanksi baik internal BIN dari Ankum (atasan yg berwenang menghukum) maupun pertanggung jawaban publik di DPR serta juga pertanggungjawaban anggaran di BPK. Semua sudah ada koridornya,” ujar Wawan Hari Purwanto.

Seperti diberitakan, mantan Presiden RI itu mensinyalir adanya aparat TNI, Polri dan BIN yang diduga ikut berpolitik dan ingin menggagalkan calon-calon yang diusung partai besutannya.

“Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoax,” kata Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 23 juni 2018.

Bahkan, dirinya juga menyampaikan, keterangan bernada kontroversial itu disampaikannya dengan maksud agar TNI, Polri dan BIN dapat menjaga netralitas dalam kontestasi politik di negeri ini.

“Kenapa ini saya sampaikan, agar BIN, TNI, Polri netral. Ini nyata sekali kejadiannya. Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian tidak nyaman, dan mau menciduk saya, silakan,” sebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY yang juga mantan Presiden RI itu. [elz/merd]

SUMBERMerdeka
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR