Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal.

JAKARTA, harianpijar.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal, membantah tudingan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyebut lembaga negara Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

“Kalau ada anggota yang tidak netral, kami tindak tegas. Pokoknya prinsip kami, polisi netral,” kata Mohammad Iqbal dalam pesan teksnya kepada media, Minggu 24 Juni 2018.

Menurut Mohammad Iqbal, jika terbukti ada anggota polisi yang memihak salah satu calon pasangan peserta Pilkada, ada mekanisme untuk mengonfirmasi hal itu. Bahkan, akan ada proses klarifikasi dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan apabila terbukti tidak netral.

“Ada proses klarifikasi dan pemeriksaan apabila terbukti,” tandas Mohammad Iqbal.

Seperti diberitakan, dalam jumpa persnya mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut bahwa yang tidak netral adalah elemen atau oknum dari BIN, Polri, dan TNI, bukan lembaganya. Bahkan, lembaga negara itu tidak netral terhadap berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta.

Selanjutnya, dirinya juga mencontohkan ketidaknetralan dalam proses pemanggilan calon wakil gubernur yang diusung partai besutannya Sylviana Murni dan suaminya Gede Sardjana terdapat kejanggalan.

“Selama masa kampanye, calon wagub Ibu Silviana rutin bahkan bekali-kali dipanggil kepolisian, suaminya juga,” kata Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Termasuk kurang sekian jam pemungutan suara, namanya Antasari keluarkan statmen yang merusak kredibilitas SBY. Sudah saya adukan ke Polri, hingga hari ini tidak ada kelanjutannya. Kalau seorang mantan presiden menggunakan hak hukumnya tidak ditanggapi, apalagi dengan rakyat jelata,” lanjut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam konferensi pers, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu 23 Juni 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hal ini tidak hanya di Jakarta, dugaan ketidaknetralan juga terjadi dalam Pilgub Papua tahun ini. Menurutnya, calon gubernur yang diusung partai besutannya, Lukas Enembe diminta oleh petinggi Polri dan BIN melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya.

“Seorang gubernur kebetulan ketua Partai Demokrat Papua diminta untuk menerima seorang jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub, dan memenangkan partai tertentu dan bukan partai Demokrat. Saya kira keterlaluan,” tegas Susilo Bambang Yudhoyono.

Selanjutnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menjelaskan, Polri tidak netral dalam Pilgub Kalimantan Timur. Karena, calon yang diusung pihaknya hampir tidak bisa maju karena diperkarakan oleh pihak kepolisian.

Masalah itu, terjadi karena adanya penolakan permintaan calon wakil gubernur dari kepolisian.

Bahkan, dikatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak hanya itu ketidaknetralan juga terjadi dalam Pilgub Jawa Timur. Karrena, serikat pekerja yang ingin mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, para koordinatornya dipanggil pihak kepolisian.

“Yang bersangkutan akan berkunjung ke suatu pabrik di wilayah Jawa Timur batal sesaat karena menurut info yang saya terima yang punya (pabrik) ditelepon oleh pihak kepolisian,” ucap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sementara, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menuding TNI dan BIN bersikap tidak netral. Dalam gelaran Pilgub Riau dirinya mendapat laporan petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu.

“Di Maluku kejadian. Di Jawa Barat yang baru saja saya dengar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur, harus digeledah,” ungkap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saya mohon dengan segala kerendahan hati, netral lah negara, netral lah pemerintah, netral lah BIN, Polri, dan TNI,” lanjut mantan Presiden RI ini. [elz/temp].

 

loading...