Jokowi-1
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (foto: dok. detik)

JAKARTA, harianpijar.com – Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyarankan Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak memilih cawapres dari ketua umum partai. Karena, menurutnya, hal itu akan merusak koalisi yang telah dibangun.

“Jangan ketua umum partai. Kalau dari ketum partai akan merusak konsolidasi dan soliditas koalisi. Terutama belum tentu PDIP terima,” kata Hanta Yuda di Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 Juni 2018.

Lebih lanjut Hanta Yuda mengatakan, cawapres yang menang di 2019 nanti, berpotensi besar menjadi capres di 2024. Karenanya, akan mengancam partai lain yang tokohnya tidak terpilih. Partai yang diuntungkan dengan coat tail effect hanya yang tokohnya ditunjuk Jokowi.

“2019 nanti cawapres, kemudian menang jadi wapres, ini kan akan menjadi capres kuat di 2024 nanti dan itu berbahaya bagi partai lain,” ujarnya.

Hanta Yuda pun menilai Jokowi butuh tokoh yang mampu membantu meningkatkan elektabilitasnya.

Walaupun sebagai petahana elektabilitas Jokowi masih unggul, tapi posisinya belum aman. Hanta Yuda mengatakan, jika ingin menunjuk tokoh partai, maka cari yang bukan ketua umum.

“Jadi sebaiknya orang non partai atau orang partai yang bukan ketum. Tapi dia punya modalitas elektoral,” jelas Hanta Yuda.

Seperti diketahui, sejumlah ketua umum partai sudah mengantre untuk menjadi cawapres Jokowi. Sebut saja Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Di sisi lain, pesaing Jokowi, Prabowo Subianto juga masih mencari calon pendampingnya di Pilpres 2019. Namun, Prabowo Subianto dinilai lebih baik memilih cawapres dari tokoh partai karena untuk keberlangsungan koalisi.

“Justru pak Prabowo itu karena beliau Gerindra, wakilnya bisa jadi harus terpaksa milih orang partai misalnya dari PKS atau dari PAN atau Demokrat,” ujar Hanta Yuda. (ilfan/lip)

loading...