Lukman-Edy
Lukman Edy. (foto: dok. mpr)

JAKARTA, harianpijar.com – Mantan Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy berpendapat Mahkamah Konstitusi (MK) masih bisa berubah sikap terkait uji materi atas Pasal 222 UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur ambang batas pencapresan (Presidential Threshold).

Meski idealnya saat MK memutuskan satu perkara yang sama, tidak memungkinkan untuk digugat kembali. Namun, menurut Lukman Edy, ada statemen dari MK bahwa memungkinkan untuk terjadi perubahan keputusan bila ditemukan argumen baru.

“Inikan dikunci di situ, sehingga bisa menjadi pertimbangan baru lagi. Apalagi kalau penggugat menemukan argumentasi baru berkenaan dengan pelanggaran terhadap konstitusi misalnya,” kata Lukman Edy seperti dilansir dari JPNN, Sabtu, 23 Juni 2018.

Apalagi, beberapa perkara di MK khususnya yang berkaitan dengan politik, baik pilkada maupun pemilu kerap terjadi perubahan sikap di MK.

“Contohnya soal cuti atau mundur. Dulu pernah mundur, kemudian cuti, kemudian mundur lagi. Ada empat kali perubahan sesuai gugatan masing-masing pihak. Kemudian soal narapidana, penghitungan,” ujar politisi PKB itu.

Lukman Edy mengatakan, karena permasalahan ini berkaitan dengan politik dan hakim MK melihat dinamika di tengah masyarakat, itu yang menyebabkan ada peluang bagi masyarakat untuk melakukan gugatan terhadap materi yang sama.

“Ini menjadikan posisi permohonan itu fifty-fifty, apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan. Kalau nanti ada keputusan baru tentu tetap harus dilaksanakan oleh KPU,” ungkap Lukman Edy.

Lukman Edy berharap, terlepas dari diterima atau tidaknya gugatan ambang batas pencapresan oleh MK, permohonan itu secepatnya disidangkan agar tidak menimbulkan keraguan bagi penyelenggara pemilu maupun parpol. (ilfan/jpn)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR