Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

JAKARTA, harianpijar.com – Partai Hanura menilai saran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusulkan Partai Gerindra mengajukan hak interpelasi karena ketua umumnya, Prabowo Subianto sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), hanya sebagai hiburan.

Menurut Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir, dirinya enggan ikut campur dengan saran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. Bahkan, dirinya hanya menilai saran PKB bisa menjadi hiburan bagi Prabowo Subianto untuk meringankan stres menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

“Saran PKB tersebut bisa kita anggap hiburan untuk Prabowo dalam meringankan stres yang sedang dia alami,” kata Inas Nasrullah Zubir saat dikonfirmasi, Jumat 22 Juni 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Inas Nasrullah Zubir, Prabowo Subianto sering mengkritik pemerintah karena diduga tengah stres berat untuk menghadapi Pilpres 2019. Bahkan, alasan stres itu, bisa saja karena logistik yang belum tercukupi.

“Pidato Prabowo tersebut cenderung seperti orang mengigau karena sama sekali tidak benar, apalagi dengan mengatakan bahwa bangsa Indonesia sudah melenceng dari UUD 45 dan Pancasila,” tegas Inas Nasrullah Zubir.

“Saya melihat bahwa igauan Prabowo ini akibat stres berat dalam menghadapi Pilpres 2019 yang semakin dekat, bisa saja karena logistik yang semakin cekak, program untuk grass root,” lanjut Inas Nasrullah Zubir.

Selanjutnya, Inas Nasrullah Zubir juga menjelaskan, Prabowo Subianto juga belum memiliki koalisi besar. Terutama antara hubungan rencana koalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Tidak punya logistik dan koalisi yang dia harapkan segera terbentuk ternyata masih acak-acakan, apalagi Amien Rais yang dia harapkan malahan kegenitan sendiri,” jelas Inas Nasrullah Zubir.

“Kondisi-kondisi tersebut membuat di hopeless dalam menghadapi Jokowi di Pilpres 2019,” tandas Inas Nasrullah Zubir.

Sementara sebelumnya, Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan Fraksi Partai Gerindra bisa mengajukan hak angket atau menyatakan pendapat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kondisi Indonesia saat ini. Hal ini menyikapi kritik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut arah Indonesia telah melenceng dari konstitusi.

“Fraksi Gerindra mengajukan hak angket atau menyatakan pendapat ke DPR,” kata Jazilul Fawaid saat dikonfirmasi, Kamis 21 Juni 2018 kemarin. (elz/merd).

SUMBERMerdeka
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR