Komjen-Mochamad-Iriawan
Mendagri Tjahjo Kumolo memasang tanda pangkat kepada Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen M Iriawan saat pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. (foto: ANTARA/M Agung Rajasa)

JAKARTA, harianpijar.com – Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengambil sikap terkait hak angket pengangkatan Komjen M Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. PAN menyatakan siap mendukung pengajuan hak angket di DPR yang diusulkan oleh Partai Demokrat itu.

“PAN siap mendukung hak angket,” ujar Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto seperti dilansir dari detik, Kamis, 21 Juni 2018.

Senada dengan Yandri Susanto, Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay juga mengatakan bahwa partainya besar kemungkinan akan ikut mengajukan hak angket tersebut.

“Besar kemungkinan kita akan ikut ajukan hak angket,” kata Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi terpisah.

Lebih lanjut Saleh Partaonan Daulay mengatakan, ada kejanggalan dari pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur. Terlebih saat ini Komjen M Iriawan masih merupakan perwira aktif di kepolisian.

Muncul isu juga dipilihnya Komjen M Iriawan untuk mengamankan suara pasangan tertentu di Pilgub Jawa Barat.

“Dan itu dianggap menyalahi. Kedua ada ketakutan bahwa yang bersangkutan akan berpihak kepada pilkada,” ujar Saleh Partaonan Daulay.

Selain itu, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku usulan pengangkatan berasal dari bawah, yakni Kemendagri, dinilai juga menjadi masalah tersendiri.

Saleh Partaonan Daulay menduga ada proses pengangkatan yang tidak transparan.

“Jadi usulan itu bukan dari dia (Presiden Jokowi) tapi Kemendagri, secara khusus. Jadi itu masalahnya,” sebutnya.

Seperti diketahui, wacana pengajuan ‘angket Iriawan’ ini dimunculkan oleh Partai Demokrat. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat berpotensi melanggar Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Pilkada, dan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Aturan yang disebut dilanggar adalah Pasal 13 huruf a dan b UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan ketentuan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dalam Pasal 10 ayat 3, bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

Sejumlah fraksi di DPR ada yang mendukung usulan Partai Demokrat tersebut. Selain Partai Demokrat, fraksi yang setuju angket Iriawan adalah Partai Gerindra, PKS, dan Partai NasDem. (nuch/det)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR