Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

JAKARTA, harianpijar.com – Partai Demokrat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, menuding pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan kekuasaannya untuk memenangkan pasangan calon yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan (PDIP) dalam pilkada 27 Juni mendatang. Bahkan, tudingan ini memanaskan suhu politik kedua partai politik tersebut.

Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, kritikan partainya kepada pemerintah berdasarkan temuan di lapangan.

“Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono maupun pengurus partai kerap terjun ke daerah dan menemukan banyak upaya tidak jujur yang dilakukan pemerintah, terutama dalam pilkada,” kata Ferdinand Hutahaean saat dikonfirmasi, Rabu 20 Juni 2018 kemarin.

Lebih lanjut, ditegaskan Ferdinand Hutahaean, saat ini sikap partainya lebih tegas terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Hal itu sesuai dengan instruksi SBY sebagai Ketua Umum.

“Kini, perintah Ketua Umum, kader harus menegur, memberikan kritik, dan meluruskan pemerintahan ini,” tegas Ferdinand Hutahaean.

Sementara, sejak Pemilihan Umum 2014 Partai Demokrat lebih banyak mengambil posisi netral. Bahkan, Partai Demokrat tidak bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah maupun koalisi partai oposisi.

Sementara, hubungan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Joko Widodo (Jokowi) juga pasang-surut. Kedua tokoh itu kerap saling sindir dan melayangkan kritik. Namun, di saat yang lain mereka tampak akrab, seperti pada Maret lalu ketika Joko Widodo (Jokowi) menghadiri rapat pimpinan nasional Partai Demokrat.

Bahkan, pada saat itu Ketua Umum Partai Demokrat Sudilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyanjung kinerja Joko Widodo (Jokowi) dan menyatakan berharap bisa bekerja sama dalam pemilihan presiden 2019 mendatang.

Sedangkan, dua pekan lalu sikap Partai Demokrat kembali berubah. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh kadernya mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, Senin lalu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, dirinya melihat gejala ketidaknetralan aparat negara dalam pemilihan kepala daerah tahun ini.

Sementara, menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Bambang Dwi Hartono, menampik tudingan bahwa pemerintah maupun partainya memanfaatkan kekuasaan dan aparat negara dalam pemilihan kepala daerah.

“Pak Jokowi tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan,” kata Bambang Dwi Hartono.

Bahkan, ditegaskan Bambang Dwi Hartono, justru pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah memanfaatkan kekuasaan untuk menjadi pemenang dalam pemilihan umum.

“Siapa yang menggunakan KPU yang seharusnya netral dan dijadikan pengurus partainya. SBY jangan lempar batu sembunyi tangan,” tandas Bambang Dwi Hartono.

loading...