Komjen Pol Mohammad Iriawan ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Jabar.

JAKARTA, harianpijar.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pengangkatan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Mohammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, sudah sesuai aturan. Bahkan, jika merujuk aturan, pengangkatan itu tidak satupun melanggar perundang-undangan.

“Pengangkatan itu sesuai peraturan. Namun argumen yang dibangun sebagian pihak malah sebaliknya. Seakan pelantikan itu melabrak aturan karena yang dilantik sebagai Pj Gubernur Jabar adalah anggota kepolisian. Ada kesalahan dalam menafsirkan undang-undang,” kata Bendahara Fraksi PDI Perjuangan, Alex Indra Lukman dalam keterangan tertulisnya, Selasa 19 Juni 2018.

Menurut Alex Indra Lukman, dirinya menilai polemik ini seolah dijadikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menghantam pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, pengangkatan itu tidak satupun melanggar perundang-undangan.

Bahkan, Mohammad Iriawan diangkat setelah tak lagi menjabat di struktural Mabes Polri. Karena, sejak Maret 2018 Mohammad Iriawan yang pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat, diangkat sebagai Sekretaris Utama Lemhanas.

“Ini yang salah tafsir. Bapak Iriawan dilantik bukan dalam posisi sebagai anggota Polri yang bekerja di institusi Polri, namun di Lemhanas. Untuk itu bagi Beliau (Mohammad Iriawan-red) berlaku pengecualian sesuai PP Nomor 21 Tahun 2002. Dalam PP itu jelas dituliskan aturannya. Jika ditelusuri, pengangkatan Komjen Iriawan sama persis dengan pengangkatan Irjen Carlos Tewu sebagai Pj Gubernur Sulbar tahun 2017. Kala itu Carlos Tewu adalah polisi aktif tapi mengabdi di luar institusi Polri, tepatnya sebagai Staf Ahli Menko Polhukam. Dia pejabat tinggi madya,” ucap Alex Indra Lukman.

Lebih lanjut, ditegaskan Alex Indra Lukman, mengacu pada Pasal 201, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pejabat yang dapat diangkat sebagai Pj Gubernur adalah pejabat tinggi madya.

“Jadi siapa saja yang memanggul jabatan tinggi madya memenuhi syarat jadi Pj Gubernur, termasuk Sestama Lemhanas RI, yakni Komjen Mohammad Iriawan. Tak ada aturan yang dilabrak,” tegas Alex Indra Lukman yang juga anggota Komisi V DPR RI itu.

Selanjutnya, Alex Indra Lukman menjelaskan, dirinya berharap wacana Hak Angket di DPR untuk tidak diteruskan. Karena, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka tidak ada urgensinya menggulirkan Hak Angket.

“Bila ada hal-hal yang ingin digali lebih dalam terkait keputusan tersebut maka dapat dilaksanakan dalam rapat kerja Komisi II bersama dengan Pemerintah,”jelas Alex Indra Lukman. (elz/Merd)

loading...