Komjen Pol Mohammad Iriawan saat dilantik menjadi Pj Gubernur Jabar oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

BANDUNG, harianpijar.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan senantisa menjadikan aturan perundang-undangan sebagai acuan dan hal ini termasuk dalam soal pengangkatan pj gubernur. Bahkan, pihaknya tak mungkin mengusulkan nama penjabat jika itu melanggar aturan.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo saat melakukan pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Komjen Pol Mohammad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar, di Bandung, Jawa Barat, Senin 18 Juni 2018.

Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, sebelum mengusulkan nama-nama pj gubernur Jabar ke presiden, dirinya dan tim dari kemendagri telah mengkaji dulu sejumlah UU, mulai dari UU ASN, UU Pilkada, hingga UU tentang Kepolisian dan juga Permendagri tentang aturan cuti kepala daerah.

Selanjutnya, baru diajukan nama ke Sekretariat Negara untuk dimintakan Keputusan Presiden (Keppres). Dan di Setneg juga usulan kembali dikaji oleh tim hukum mereka. Kemudian, baru keluar Keppres.

“Saya tak mungkin sebagai Mendagri melantik tanpa dasar hukum. Kalau melanggar saya dipecat Presiden. Dan saya juga tak mungkin mengusulkan nama kalau itu melanggar aturan,” kata Tjahjo Kumolo.

Lebih lanjut, ditegaskan Tjahjo Kumolo, tidak masalah pengangkatan Komjen Pol Iriawan jadi Pj gubernur Jabar jadi polemik dan itu hal biasa. Bahkan, pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Namun, baginya yang penting keputusan yang diambil tidak melanggar aturan dan itu yang paling prinsip.

“Yang penting tidak melanggar UU, itu kan orang curiga. Kan enggak mungkin saya mengusulkan orang kemudian menjerumuskan Bapak Presiden. Saya sesuai aturan, sesuai UU,” tegas Tjahjo Kumolo.

Selanjutnya, Tjahjo Kumolo juga menjelaskan, dulu memang sempat ada polemik nama calon Penjabat Gubernur Jabar dan saat itu, nama Mohammad Iriawan masuk nominasi untuk menjadi Penjabat Gubernur di Jabar. Selanjutnya, disepakati setelah dimediasi, bahwa tak akan mengangkat perwira aktif di Polri dan TNI yang sedang menjabat jabatan struktural di Mabes Polri dan TNI meski itu sesuai aturan.

“Kemarin ada kesepakatan akhirnya dimediasi Pak Menkopolhukam, sudahlah untuk netralitas pejabat aktif TNI dan Polri, di Mabes TNI dan Polri tidak usah walaupun sudah sesuai aturan yang diyakini oleh Mendagri. Akhirnya dengan Pak Iriawan sudah dimutasi dari Mabes Polri ke Lemhanas, yang struktur eselonnya sama dengan dirjen ya itu sesuai aturan, sesuai mekanisme yang ada,” jelas Tjahjo Kumolo yang juga mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Sementara, juga dikatakan Tjahjo Kumolo, dirinya juga membantah soal kecurigaan pengangkatan Komjen Pol Mohammad Iriawan untuk mengamankan kepentingan politik dalam Pilkada Jabar. Bahkan, menurutnya tidak ada kepentingan politik, apalagi tahapan Pilkada menuju pemungutan suara tinggal seminggu lagi.

“Pilkada tinggal seminggu, orang tuh curiga ada apa, enggak ada. Besok saya tanggal 22 melantik penjabat gubernur Sumut. Pencoblosannya 27. Mau bisa apa? Yang penting melayani masyarakat, tata kelola pemerintah berjalan dengan baik,” ucap Tjahjo Kumolo.

Sedangkan, terkait siapa Penjabat Gubernur Sumut yang akan dilantik, dirinya belum dapat mengungkapkan. Karena, dirinya tidak mau mendahului.

“Nanti saja. Yang penting dia pejabat di pemerintahan yang ada. Kita lihat nanti saya enggak mau mendahului, saya tunggu Kepresnya dulu,” tandas Tjahjo Kumolo. (elz/jpnn)

loading...