Direktur-Eksekutif-Perkumpulan-untuk-Pemilu-dan-Demokrasi-Perludem-Titi-Anggraini
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. (foto: Net)

JAKARTA, harianpijar.com – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kembali menggugat presidential threshold atau ambang batas pencapresan ke Mahkamah Konstutusi (MK). Gugatan dilakukan karena dirinya menilai aturan tersebut tidak logis.

“Kami mengajukan kembali permohonan ini karena Perludem menginginkan terwujudnya demokrasi konstitusional di Indonesia. Bukannya memberlakukan suatu aturan yang tidak logis berupa ambang batas yang merujuk hasil pemilu lima tahun sebelumnya,” kata Titi Anggraini seperti dilansir dari JPNN, Senin, 18 Juni 2018.

Lebih lanjut Titi Anggraini menegaskan upayanya bersama belasan akademisi, praktisi dan tokoh publik menggugat kembali Pasal 222 UU 17 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut, tidak ada urusan dengan kepentingan partai politik atau calon tertentu. Pasalnya, mereka ingin memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan pengaturan konstitusional dalam UUD 1945.

Selain itu, Titi Anggraini juga mengakui sebelumnya sudah pernah mengajukan permohonan uji materi ambang batas pencapresan ke MK. Namun, gugatan itu masuk setelah Partai Idaman memasukkan permohonan yang sama sehingga permohonan Perludem diputus oleh MK “tidak dapat diterima”.

Titi Anggraini menilai putusan MK atas permohonan Partai Idaman sama sekali tidak mempertimbangkan argumen hukum dan keterangan ahli yang diajukan dalam permohonannya.

Putusan MK juga menggunakan batu uji Pasal-Pasal dalam UUD 1945 yang berbeda dengan apa yang diharapkannya sekarang ini.

“Putusan MK atas permohonan Partai Idaman terdahulu belum menyinggung syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang kami ajukan sekarang,” ujar Titi Anggraini.

Dalam gugatan terbarunya, Perludem merujuk pada jaminan kemurnian suara rakyat melalui prinsip kedaulatan rakyat yang dianut oleh UUD 1945 dan juga ketentuan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 yang sejatinya bukan suatu open legal policy melainkan closed legal policy.

Karena, menurut Titi Anggraini, sudah jelas Pasal itu mengatur syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden merupakan usulan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Sehingga, dikatakan Titi Anggraini, dalam konteks pemilu serentak, sudah jelas bahwa UUD 1945 memberikan jaminan pada partai politik peserta pemilu yang sedang berlangsung untuk mengusung calon baik sendiri-sendiri maupun bergabung dengan partai poltik lain.

“Sejak semula kami berpendapat pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden menjadi inkonsistensi reformasi sistem dan institusi politik yang paling menyolok selama perjalanan 20 tahun reformasi,” ungkapnya.

Sementara, Pemilu 2019 akan berlangsung serentak, sehingga ambang batas tidak mungkin didasari pada hasil pemilu legislatif yang belum ada hasilnya.

Ironisnya, prasyarat absurd dalam sistem presidensial itu tetap diberlakukan dengan menjadikan hasil Pemilu 2014 lalu sebagai dasar untuk menghitung ambang batas pencapresan. (ilfan/jpn)

loading...