Jimly-Asshiddiqie
Jimly Asshiddiqie. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie berbicara soal gugatan presidential threshold atau ambang batas pencapresan yang dilakukan oleh Rocky Gerung Cs.

Menurut Jimly Asshiddiqie, ambang batas pencapresan yang cocok dalam sistem demokrasi adalah 0 persen.

“Yang paling cocok sama demokrasi ya 0 persen. Contoh ya di Russia, di mana saya kemarin diundang sebagai pengamat internasional Pilpres Rusia,” ujarnya di Rumah dinas Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO), Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 Juni 2018.

Jimly Asshiddiqie menilai dengan ambang batas pencapresan 0 persen maka akan banyak calon yang mengikuti Pilpres. Dengan begitu, warga akan semakin banyak mendapat referensi.

“Lalu kenapa kita persoalkan banyak calon? Kan tidak apa-apa. (Di Pilpres Rusia) yang penuhi syarat kan 8, nah itu kan gapapa. Apa iya terlalu banyak? Enggak juga memang bangsa kita terlalu majemuk jadi banyak capres tidak apa-apa,” ungkapnya.

Selain itu, Jimly Asshiddiqie menyarankan sebaiknya gugatan ambang batas pencapresan diputus sebelum pendaftaran capres. Karena, jika setelah pendaftaran, maka akan menyulitkan penyelenggara dan peserta pemilu.

“Kalau sudah pendaftaran itu berlaku prinsip sebagai sudah masuk ke proses. Jangan lagi nanti setelah sudah masuk ke tengah jalan lalu diubah. Bukan hanya soal negara, tapi juga penyelenggara, peserta nya pun kacau, pemilih juga kacau,” tandasnya.

Sebelumnya, Rocky Gerung bersama sejumlah aktivis dan akademisi menggugat presidential threshold atau ambang batas pencapresan ke MK.

Mereka menggugat Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas. Menurutnya, aturan capres saat ini membuat keterbatasan masyarakat dalam memilih pemimpinnya. (nuch/det)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR