hendrawan-supratikno-pdip
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno.

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menjelaskan partainya belum memberikan sanksi kepada tiga kadernya yang tersangkut kasus dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sedang kami pelajari dan menunggu klarifikasi. Dalam proses tabayun (klarifikasi) ini, kami mempersiapkan hal-hal yang terkait keanggotaan dan status yang bersangkutan,” kata Hendrawan Supratikno kepada media, Minggu, 10 Juni 2018.

Menurut Hendrawan Supratikno, proses klarifikasi ini akan dilakukan kepada sumber-sumber yang terpercaya. Bahkan, dirinya memastikan partainya bakal memberi sanksi tegas kepada kadernya yang terbukti melawan hukum.

“Sanksi berat memang menanti untuk yang kami nilai dan terbukti bersalah,” ujar Hendrawan Supratikno.

Sementara diketahui, dalam waktu sepekan tiga kader PDI Perjuangan terjaring operasi tangan tangan oleh tim satgas KPK. Ketiga kader PDIP tersebut, yakni Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, Bupati Tulungagung Syahri Mulyono dan Bupati Purbalingga Tasdi. Lain itu, mereka diduga terlibat korupsi dalam berbagai proyek di daerahnya masing-masing.

Pertama, Tasdi ditetapkan sebagai tersangka suap proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap dua tahun 2018 senilai Rp22 miliar. Dirinya diduga menerima suap sejumlah Rp100 juta dari penggarap proyek tersebut.

Kedua, Samanhudi Anwar ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan dua pihak swasta, yakni Bambang Purnomo (BP) dan Susilo Prabowo yang juga selaku kontraktor.

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka suap terkait ijon proyek pembangunan Sekolah Lanjutan Pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp23 miliar. Diduga Wali Kota Blitar itu menerima pemberian dari Susilo melalui Bambang senilai Rp1,5 miliar.

Sedangkan Syahri Mulyono ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Sutrisno (SUT), dan dua pihak swasta, Agung Prayitno (AP) dan Susilo Prabowo (SP).

Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembangunan peningkatan jalan pada Dinas PUPR kabupaten Tulungagung. Diduga pemberian dari Susilo kepada Bupati Tulungagung sebesar Rp1 miliar.