Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir.

JAKARTA, harianpijar.com – Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia Chandra Purna Irawan dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 melaporkan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pasalnya, Menristek Dikti M Nasir dituding melakukan pelanggaran HAM civitas academica.

“Hari ini saya dan divisi pemuda dan mahasiswa PA 212, mendatangi Komnas HAM RI untuk melaporkan Menristek Dikti atas dugaan pelanggaran HAM kepada civitas academica yaitu dosen dan mahasiswa atas tuduhan radikalisme dan anti Pancasila,” kata Chandra Purna Irawan dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat 8 Juni 2018.

Sementara, dalam pelaporan tersebut juga dilampirkan sejumlah bukti dugaan pelanggaran Menristek Dikti untuk dijadikan kajian bagi Komnas HAM.

Di antaranya pemeriksaan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairunm Ternate, Hasby Yusuf oleh Reskrimum Polda Maluku Utara. Hasby diperiksa setelah mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial.

Selanjutnya, pernyataan M Nasir yang mengancam akan memecat Rektor Universitas Riau Anas Mulyadi, terkait kegiatan perakitan bom oleh terduga teroris di kampus tersebut.

Kemudian, pembekuan organisasi kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung (ITB) karena diduga terafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Sedangkan, menurut Chandra Purna Irawan, dari berbagai rentetan kasus tersebut diduga pemerintah sedang membangun framing bahaya radikalisme dengan batasan yang tidak jelas apa yang dimaksud radikal secara defenitif dan konkret.

Bahkan, pemerintah juga dinilai memainkan peran antisipatif untuk meredam segala bentuk kritik. Sehingga ada upaya pemerintah menggunakan jimat suci NKRI Harga Mati yang sering berputar dalam retorika disintegrasi dan anti-Pancasila.

“Meski tujuannya tampak patriotik, yakni menjaga ideologi Pancasila, namun sangat rentan menjadi alat represi dan kesewenang-wenangan pemerintah,” ujar Chandra Purna Irawan.

Selain itu, ditegaskan Chandra Purna Irawan, dirinya juga menilai upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menristek Dikti telah mengekang HAM berupa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang telah dijamin peraturan perundang-undangan.

“Saya mendorong Komnas HAM segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan negara yang berpotensi terjerumus ke dalam negara kekuasaan (machstaat) atas perilaku oknum-oknum penguasa yang diduga menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegas Chandra Purna Irawan.

loading...