wiranto
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

JAKARTA, harianpijar.com – Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan jadi calon legislatif, dinilai sebagai kesemrawutan hukum.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah berkomentar dan semangatnya sama. Karena iitu, dirinya pribadi juga menilai bahwa eks napi korupsi, orang yang punya cacat tidak selayaknya maju lagi dan dipilih sebagai wakil rakyat.

Namun, dikatakannya caranya tidak boleh salah. Karena itu, PKPU tidak sampai bertentangan dengan UU yang ada di atasnya.

“Nah, ini PKPU kalau diteken oleh kumham, maka kumham akan disalahkan. Karena menentang keputusan di atasnya.” kata Wiranto saat dikonfirmasi,  di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 7 Juni 2018.

Lebih lanjut, ditegaskan Wiranto, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final menyatakan bahwa mantan napi korupsi boleh mencalonkan diri selama ancaman hukumannya tidak lebih 5 tahun.

“Tiba-tiba ada PKPU. Nah ini kan jadi kesemrawutan hukum. Nah tugas kumham untuk menata hukum itu agar pasti dan jelas,” tegas Wiranto.

Sementara, dijelaskan Wiranto, mengenai solusi dari polemik RPKPU tersebut, karena Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga memandang aturan itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Putusan MK Tahun 2016, hal itu akan dirapatkan dulu.

“Tunggu rapat dulu. Jangan sampai ada kesemrawutan hukum yang menjadi kegaduhan di masyarakat,” jelas Wiranto.