Trimedya-Panjaitan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan. (foto: google images)

JAKARTA, harianpijar.com – Polemik terkait usulan PKPU yang melarang mantan napi koruptor maju di Pileg terus bergulir. Apalagi, setelah Menkumham Yasonna Laoly menolak untuk menandatangani PKPU.

PDIP mendukung langkah Yasonna Laoly tersebut. Wakil Ketua Komisi III dari F-PDIP, Trimedya Panjaitan menilai KPU tidak seharusnya membuat aturan yang justru bertentangan dengan Undang-Undang.

“Orang tidak boleh melampaui kewenangannya. Apa yang ada di UU, itu saja laksanakan. Ini bagi saya agak paradoks KPU ini,” ujar Trimedya Panjaitan di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2018.

Tidak hanya itu, Trimedya Panjaitan juga menilai larangan bagi mantan napi koruptor untuk nyaleg juga bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena itu, menurutnya, langkah Menkumham menolak menandatangani PKPU itu sudah tepat.

“Dari perspektif HAM enggak bisa dong. Ini hak asasi juga, enggak bisa KPU ini. Kalau saya melihat dari orang hukum, apa yang dikatakan Pak Yasonna itu benar,” ungkap Trimedya Panjaitan.

“Emang enggak boleh ada aturan yang dibuat lembaga di bawahnya atau pelaksana UU melampaui kewenangannya. KPU kan pelaksana UU,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Trimedya Panjaitan mengingatkan KPU agar tidak sembarang membuat aturan demi kepentingan tertentu. Terlebih, ada tendensi aturan ini dibuat untuk mendeligitimasi partai politik.

“Saya enggak tahu di KPU ini siapa yang berlatar belakang hukum. Jangan sampai KPU ini hanya mencari popularitas. Jangan sampai ada kesannya karena ini diketahui akan seksi isunya, lalu dimainkan isu ini,” kata Trimedya Panjaitan.

“Jangan seakan-akan KPU juga punya kepentingan mendelegitimasi parpol dengan melihat syahwat dari parpol,” pungkasnya. (ilfan/kum)

BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR