Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan.

JAKARTA, harianpijar.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk beristirahat sementara menangkap para calon kepala daerah sebagai tersangka dalam kasus korupsi.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, penangkapan KPK terhadap calon kepala daerah mengakibatkan indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Karena itu, dirinya meminta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk beristirahat sementara.

“Jangan sampai indeks demokrasi turun, karena ada aksi ini (penangkapan calon kepala daerah),” kata Arteria Dahlan dalam diskusi, Senin 4 Juni 2018.

Lebih lanjut, Arteria Dahlan menegaskan, dirinya juga menambahkan bahwa aksi KPK dalam menangkap calon kepala daerah sebagai tersangka korupsi mengakibatkan potensi konflik di daerah. Selain itu, dirinya juga menginginkan iklim politik berjalan dengan sejuk.

“Jangan sampai KPK dianggap biang kekalahan. Karena parpol itu semua jagoan, dan kami gak mau menumpahkan kesalahannya. Ini hati-hati. Apa salahnya sih ditunda. Setelah selesai, silahkan dilanjutkan,” tegas Arteria Dahlan yang juga politikus PDIP ini.

Sementara, menurut Koodinator Divisi Korupsi Indonesian Coruption Watch (ICW) Donal Fariz, bahwa indeks demokrasi di Indonesia menurun karena tiga aspek.

“Turunnya indeks demokrasi karena tiga aspek. Pertama, kebebasan sipil yang turun. Kedua, hak-hak politik yang turun. Ketiga, lembaga demokrasi yang turun,” kata Donal Fariz membantah tudingan yang dilontarkan Arteria Dahlan terhadap KPK, dalam diskusinya, Senin 4 Juni 2018.

Menurut Donal Fariz, ketiga aspek tersebut diambil dari data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik dalam 2015 dan 2017. Lain itu, dalam data tersebut disampaikan pada tahun 2015 indeks demokasi Indonesia sebesar 72,82 persen. Sedangkan pada tahun 2017 indeks demokrasi turun menjadi 70,09 persen.

Karena itu, hal yang harus dibenahi bukanlah KPK melainkan partai politik itu sendiri dalam mengurangi tindakan korupsi. Bahkan, dirinya berpendapat perlunya reformasi di partai politik, dikarenakan partai politik merupakan salah satu bagian dari tiang demokrasi Indonesia.

Kemudian, langkah untuk reformasi partai politik, adalah meringkas partai politik di Indonesia yang dianggap terlalu banyak menjadi dua atau tiga partai besar. Jadi negara tidak lagi perlu menghabiskan tenaga yang banyak untuk mensubsidi partai politik yang terlalu banyak dan meminilisir adanya korupsi di tubuh partai politik.

“Kalau kita lihat apakah parpol menampung perbedaan ideologi, enggak juga, sama aja. Platform parpol juga sama aja, identitas partai juga gak ada, mending terbatas parpolnya, maka negara maksimal mensubsidi disitu,” ucap Donal Fariz.

SUMBERCNNIndonesia
BAGIKAN
BERITA PILIHAN SPONSOR