Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

JAKARTA, harianpijar.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengkritik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait video tentang Presiden ke-2 RI Soeharto. Bahkan, video itu menunjukkan dugaan pelanggaran HAM oleh rezim Soeharto.

“Saya telah melihat video tersebut, saya terperanjat dalam situasi seperti ini, ada sekelompok orang yang secara terbuka bangga dengan simbol partainya, melakukan kampanye hitam, tendensius. Menghancurkan dan merusak nama baik Pak Harto, keluarga, termasuk diri pribadi ketua umum kami, yaitu Tommy Soeharto, dengan cara-cara yang tidak baik, provokatif, sombong,” kata Priyo Budi Santoso saat dikonfirmasi, di Ballroom Gedung Granadi, Kuningan, di Jakarta, Sabtu 2 Juni 2018.

Menurut Priyo Budi Santoso, video Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kelewat batas. Karena itu, dirinya meminta PSI bersaing secara sehat. Priyo juga menyinggung nama keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sudah tentu ini adalah cara yang melewati batas. Silakan saja, partainya ini ingin mengunggul-unggulkan keluarga Pak Jokowi, tapi dengan membandingkan dengan cara yang tidak elok dan tidak beradab, sudah tentu akan timbul pertanyaan kita. Hak kami untuk membela dan melawan balik,” ujar Priyo Budi Santoso.

“Saya tidak tahu kalau video ini nanti didengar masyarakat luas, biarkan masyarakat menilai sendiri,” lanjut Prio Budi Santoso.

Lebih lanjut, Priyo Budi santoso menegaskan, dirinya juga meminta PSI menghormati Partai Berkarya yang sama-sama partai pendatang baru. Bahkan, dirinya juga meminta PSI tak main hina, apalagi terhadap Soeharto, yang notabene Presiden ke-2 RI.

“Jadi kami bertanya, apakah ini yang memang direstui oleh keluarga Pak Jokowi, menghina keluarga presiden lain dengan cara yang sangat sombong, dan merusak, dan mengunggulkan keluarganya. Kalau kami diserang seperti ini, ya hak kami membela diri,” tegas Priyo Budi Santoso.

Sementara, menurut Ketua Umum DPP Tsamara Amani, dirinya membenarkan soal video itu. Bahkan, video itu memang memuat soal praktik dugaan pelanggaran HAM era Soeharto.

Namun, dirinya menolak andai PSI dituntut minta maaf terkait video itu. Kemudian, dirinya meminta Ketua Tim Komunikasi PSI Andy Budiman untuk memberikan keterangan.

“Kami tidak merasa perlu meminta maaf dan menarik video tersebut,” kata Andy Budiman dalam keterangannya.

“Isi video tersebut sepenuhnya mengandung kebenaran tentang praktik-praktik pelanggaran HAM di era Orde Baru dan kami membuatnya agar rakyat Indonesia sadar akan masa lalu yang kelam yang tak boleh kita ulang kembali,” ucap Andy Budiman.

loading...